Raperda Ripparda Disahkan

768
PENGESAHAN PAYUNG HUKUM : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, bersama dengan Ketua DPRD dan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, menandatangani Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) tahun 2018-2025. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)
PENGESAHAN PAYUNG HUKUM : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, bersama dengan Ketua DPRD dan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, menandatangani Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) tahun 2018-2025. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Setelah melalui pembahasan yang alot antara eksekutif dan legislatif, akhirnya, Rabu (10/1) kemarin, rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) tahun 2018-2025, disahkan.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan bahwa menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0019696, tanggal 29 Desember 2017, perihal pemberian nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan. Maka dirinya menyampaikan terima kasih, kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yang telah menyetujui bersama, atas periodesasi terhadap Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah tahun yang semula periodesasinya tahun 2016-2031, menjadi tahun 2018-2025.

“Kami akan segera kami mohonkan nomor register Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah tahun 2016-2031, menjadi tahun 2018-2025 ke Gubernur Jawa Tengah,” kata Bupati Asip.

Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan tersebut, bupati juga menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap 7 (tujuh) Raperda, yakni Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Kajen”.

Demikian juga dengan raperda tentang pembentukan Perusda, penyelenggaraan kepariwisataan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Kabupaten Pekalongan, pembangunan kawasan perdesaan, dan rencana induk tata kelola pengembangan e-government Pemkab Pekalongan.

“Masih banyak Raperda yang belum kita sepakati bersama dan kami juga mengucapkan terima kasih atas saran, pertimbangan, masukan dan dukungan, dan kami akan perhatikan serta tindaklanjuti, sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan dan pembahasan selanjutnya,” jelas Asip. (thd/zal)

Silakan beri komentar.