Omset Rp 50 Juta, Dilarang Pakai Elpiji Bersubsidi

417
PEMERIKSAAN : Anggota Polres Wonosobo mengecek penggunaan tabung gas elpiji di rumah makan. (IST)
PEMERIKSAAN : Anggota Polres Wonosobo mengecek penggunaan tabung gas elpiji di rumah makan. (IST)

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Polres Wonosobo dan jajaran polsek secara serentak akan mengadakan pengecekan penggunaan gas elpiji di rumah makan, perhotelan serta peternakan ayam di wilayah Kabupaten Wonosobo. Hal ini menyusul adanya pelarangan penggunaan tabung elpiji 3 kg untuk kalangan menengah ke atas dan rumah makan industri sesuai Undang Undang Migas No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyedia dan Pendistribusian LPG.

Tak hanya rumah makan yang berlokasi di sekitaran kota, bahkan beberapa warung makan di wilayah Kecamatan Wadaslintang juga menjadi sasaran pengecekan, Selasa (9/1). Dalam pengecekan tersebut masih ditemukan beberapa rumah makan dan kandang ayam di Wadaslintang yang masih menggunakan tabung gas bersubsidi bahkan dalam jumlah yang sangat banyak.

Di sekitar kota masih ditemukan rumah makan yang menggunakan gas 3 kg, namun saat ditegur pemilik bersedia mengganti penggunaan tabung 3 kg menjadi 12 kg. Pengecekan yang terus dilanjutkan hingga Rabu (10/1) masih menemukan satu rumah makan yang menggunakan tabung 3 kg.

Kasatreskrim Polres Wonosobo AKP Edy Istanto yang turun langsung untuk memimpin kegiatan tersebut menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengecekan. Bila perlu penindakan kepada kalangan menengah atas dan rumah makan yang masih gunakan tabung gas bersubsidi.

“Rumah makan dengan omset Rp 50 juta atau lebih setiap bulan harus menggunakan tabung gas 5 atau 12 kg. Karena tabung gas 3 kg hanya untuk kalangan menengah ke bawah,” jelas Kasatreskim.

Lebih lanjut perihal penindakan kepada pengguna tabung gas 3 kg yang tidak sesuai akan dikoordinasikan dengan dinas yang menangani hal tersebut. Pihak kepolisian hanya bergerak untuk pengecekan dan sosialisasi hingga tanggal 5 Februari.

Setelah tenggang waktu yang diberikan habis, baru akan diadakan penyitaan dan pemusnahan dari instansi yang berwenang pada bidang tersebut. “Segera ganti dengan tabung gas 5 atau 12 kg. Ingat, tabung gas melon 3 kg hanya diperuntukan kalangan menengah ke bawah,” tutupnya. (ali/lis)

Sebelumnya, Bupati Purworejo Agus Bastian juga telah mengeluarkan surat edaran yang meminta PNS untuk menggunakan gas nonsubsidi. Selain menyasar PNS, imbauan juga ditujukan kepada CPNS dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kasubag Produksi Bagian Perekonomian Setda Purworejo Abdul Malik mewakili Kabag Perekonomian Bambang Susilo menyampaikan, Surat Edaran 530/398 tertanggal 2 Januari 2018, sudah disebar ke seluruh SKPD di Purworejo.

Dalam edaran disebutkan bahwa elpiji tiga kilogram, memiliki kekhususan pengguna, kemasan, volume, dan harga yang masih disubsidi pemerintah. Pada tabung juga tertera tulisan ‘Hanya Untuk Masyarakat Miskin’. Peruntukan gas melon hanya untuk keluarga kurang mampu dan usaha mikro dengan kriteria tertentu. “Usaha besar pun dilarang menggunakan gas bersubsidi.”

Jika imbauan tersebut benar-benar diterapkan, maka pemakaian gas tiga kilogram di Purworejo akan menurun. “Kalau memang PNS beralih setelah ada surat edaran tersebut, tentu stok lebih longgar lagi.” (jpg)

Silakan beri komentar.