Fenomena Praperadilan Meningkat Tajam

504

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Fenomena praperadilan memang cukup hangat akhir-akhir ini di Semarang dan Jawa Tengah. Selama satu tahun ini, Pengadilan Negeri (PN) Semarang memeriksa 16 perkara praperadilan. Jumlah tersebut tentu lebih tinggi dibanding tahun 2016, karena hanya 11 perkara praperadilan.

Praperadilan terakhir terkait kasus penolak pabrik semen di Rembang melawan Polda Jateng. Sebelumnya juga ada praperadilan yang diajukan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi melawan Kejati Jateng atas dugaan korupsi Banpol PPP Jepara.

Selain itu, perkara praperadilan terkait ganti rugi yang diajukan empat mantan terdakwa salah tangkap asal Semarang, melawan Polrestabes Semarang dan Kejari Kota Semarang. Berbagai permasalahan itu, tentunya menambah catatan panjang terkait kasus praperadilan, apalagi proses sidangnya hanya singkat.

Ketua Komunitas Peduli Hukum (KPH) Semarang, Mardha Ferry Yanwar mengatakan, pihak yang terlibat dalam suatu proses perkara pidana, baik sebagai tersangka atau saksi korban maupun penyidik atau penuntut umum, dapat mengajukan keberatan, baik secara vertikal maupun horizontal, apabila menganggap ada tindakan penyidik maupun penuntut umum yang dianggap menyimpang dari aturan hukum yang benar.

Ia menjelaskan, keberatan secara vertikal adalah keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang melakukan tindakan. Sedangkan, keberatan horizontal adalah keberatan kepada pengadilan negeri yang lazim disebut praperadilan.

“Praperadilan bukan untuk mencampuri kewenangan lembaga masing-masing pihak yang bersengketa, melainkan semata-mata sebagai mekanisme kontrol terhadap proses dan penegakan hukum acara pidana yang diatur dalam perundang-undangan,”kata Mardha Ferry kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (10/1).

Dari informasi website resmi PN Semarang disebutkan, dari 2017 akhir hingga berita ini ditulis, ada 18 perkara perkara praperadilan yang masuk. Jumlah itu, 16 perkara diantaranya terkait praperadilan akibat penghentian penyidikan. Dua perkara tentang ganti rugi. Sedangkan tahun 2016 hanya 11 perkara. Dalam pemeriksaan di persidangan, beberapa perkara dikabulkan dan sebagian ditolak.

Menanggapi hal itu, Pakar hukum pidana, Dr Bernard L Tanya mengatakan, perlunya mengoreksi dan pemahaman bersama tentang materi praperadilan. Mantan nominator hakim Mahkamah Konstritusi (MK) ini menilai, bahwa perkara praperadilan justeru disalah artikan.

Menurutnya, salah satu tujuan praperadilan sebagai langkah untuk mengoreksi penyidik. Sehingga, bisa menjadikan penyidik dan proses penyidikan profesional.

“Tentang obyek praperadilan, apakah penyidikan sudah ada minimal dua alat bukti. Pentingnya validasi alat bukti, sah atau tidak. Ketiga, alat bukti yang diajuka signifikan atau menentukan tidak,”jelas dosen luar biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) ini. (jks/zal)