Eks Kepala Dinas Jadi Tersangka

524
Kabag Ops Polres Purbalingga menunjukan sejumlah berkas sebagai bukti dugaan korupsi pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Negeri Pembina Padamara. (DOK HUMAS POLRES PURBALINGGA)
Kabag Ops Polres Purbalingga menunjukan sejumlah berkas sebagai bukti dugaan korupsi pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Negeri Pembina Padamara. (DOK HUMAS POLRES PURBALINGGA)

RADARSEMARANG.COM, PURBALINGGA – Polres Purbalingga terus mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Negeri Pembina Padamara. Ketua panitia pembangunan yang berinisial IS telah ditetapkan sebagai tersangka. IS juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.

Kabag Ops Polres Purbalingga Kompol Herman Setiono mengatakan, pembangunan gedung TK tersebut dilaksanakan dalam rentang waktu 2011 hingga 2013. Anggaran pembangunan gedung diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional.

Tersangka menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemasangan rangka atap baja ringan di gedung TK yang dibangun. Namun rangka atap baja ringan yang dipasang tersebut ambruk pada Februari 2014, sehingga gedung TK tidak bisa digunakan.

“Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini memang membutuhkan proses yang melibatkan banyak pihak mulai dari penelitian tim ahli dari Politeknik Semarang, Inspektorat Kabupaten Purbalingga dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal tersebut untuk bisa mengetahui adanya kesalahan prosedur atau penyimpangan dalam pemasangan atap bangunan sekolah dan memastikan adanya kerugian negara,” jelas Herman.

Ambruknya atap gedung tersebut menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp 307.671.886,30. Dari total tersebut, tersangka sudah mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp 8.787.300. Sehingga masih ada kerugian negara yang belum dipulihkan sebesar Rp 298.884.586,30.

Polisi telah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut sejak 19 Februari 2014. Hingga akhirnya IS ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Usai gelar perkara, penyidik langsung membawa tersangka dan barang buktinya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga untuk proses selanjutnya. Hal ini dilakukan karena berkas perkara yang dikirimkan penyidik kepolisian sudah dianggap lengkap oleh kejaksaan. (jpg/ton)