TAK BEROPERASI: Bus PO Minas yang sudah keropos di pool Jalan Padi Raya, Genuk Indah, Semarang. (SIGIT ANDRIANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAK BEROPERASI: Bus PO Minas yang sudah keropos di pool Jalan Padi Raya, Genuk Indah, Semarang. (SIGIT ANDRIANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG Banyaknya bus uzur yang tidak laik jalan namun nekat beroperasi di Kota Semarang harus digusur. Bus-bus tersebut seharusnya disita dan tidak boleh beroperasi. Selain tidak mampu memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, bus ‘lanjut usia’ tersebut membahayakan keselamatan penumpang.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi,  meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang memiliki sikap tegas. Peraturan Daerah (Perda) mengenai transportasi umum di Kota Semarang harus ditegakkan.

“Dishub harus tegas, bus tidak layak disita, dan tidak boleh beroperasi,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, Rabu (10/1).

Dikatakannya, sejauh ini masih banyak bus uzur yang melebihi batas usia sesuai aturan Perda. Kondisinya tidak laik jalan, tetapi masih tetap beroperasi mengangkut penumpang. Sesuai aturan, setiap bus maksimal berusia 12 tahun harus dikandangkan dan tidak boleh beroperasi. Sedangkan angkutan kota (angkot) berusia 8 tahun.

“Merujuk aturan yang ada, misalnya usia operasional bus sekian tahun tidak boleh beroperasi. Itu harus dipenuhi dulu. Kita masih banyak melihat bus yang non BLU (Badan Layanan Umum) kondisinya mirip bus prakarya. Asal jalan, asal dapat penumpang. Namanya keselamatan, keamanan dan kenyamanan tidak pernah didapat oleh konsumen,” katanya.

Karena itu, harus ada perbaikan, dan ada tindakan tegas terhadap bus-bus yang tidak laik beroperasi tersebut. “Itu harus dilaksanakan. Segera dicek BPKB-nya kalau itu melebihi usia sesuai aturan, maka harus dihentikan. Jangan boleh beroperasi lagi,” tegasnya.

Mengenai keberadaan bus luar kota yang beroperasi di wilayah Kota Semarang, pihaknya meminta awak bus tetap menaati aturan di Kota Semarang. “Memang masing-masing wilayah memiliki aturan berbeda. Tetapi kalau mereka beroperasi di Kota Semarang tentunya harus memakai regulasi di Kota Semarang. Tidak bisa mereka seenaknya mengoperasionalkan angkutan di Kota Semarang,” imbuhnya.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Suyatmin, mengatakan, banyaknya bus berusia lanjut yang masih beroperasi tidak hanya terjadi di Kota Semarang. “Kondisi perkembangan zaman membuat pengusaha bus seperti mati suri. Ini bukan karena saat ini banyak BRT (Bus Rapid Transit) maupun taksi, tetapi ada banyak hal yang menyebabkan iklim usaha angkutan bus menjadi mati suri,” katanya.

Salah satunya, pertumbuhan masyarakat untuk membeli sepeda motor sudah tidak bisa terkontrol. Apalagi saat ini pembelian motor bisa dilakukan sangat mudah dengan sistem kredit. “Bahkan hanya dengan uang muka Rp 500 ribu bisa membawa motor baru. Ini menjadi salah satu faktor yang otomatis sangat berpengaruh sekali bagi pengusaha bus,” terangnya.

Fenomena masyarakat mulai meninggalkan angkutan kota maupun bus dan memilih menggunakan motor, mengakibatkan omzet pengusaha kian menurun. Karena pendapatan minim, pengusaha bus tidak mampu membeli armada baru ataupun melakukan peremajaan. “Kami sebenarnya sudah berusaha membantu mencari solusi, dengan memertemukan pengusaha dengan perbankan. Tetapi pihak perbankan belum bisa memenuhi sesuai permintaan para pengusaha bus,” katanya.

Secara aturan, kata dia, bus tak laik jalan harus disita dan tidak boleh beroperasi. Tetapi pihaknya terkendala minimnya lahan untuk menampung bus yang berusia tua tersebut. “Seharusnya disita dan tidak boleh beroperasi. Tapi kami terkendala tidak ada lahan parkir. Ke depan sudah kami pikirkan. Rencananya, di sebelah Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) ada lahan milik pemerintah, sudah kami mohonkan ke bagian aset agar digunakan untuk lahan penampungan bus tak laik jalan tersebut. Pelanggaran itu sudah tidak bisa ditolelir lagi,” katanya. (amu/aro)