Terbit Surat Edaran, Usaha Besar pun Dilarang

Ketika PNS Purworejo Diminta Tak Gunakan Gas Melon

208
SALAH SASARAN : Petugas Polsek Kaligesing saat menemukan usaha peternakan ayam yang menggunakan gas melon. (DOK HUMAS POLRES PURWOREJO)
SALAH SASARAN : Petugas Polsek Kaligesing saat menemukan usaha peternakan ayam yang menggunakan gas melon. (DOK HUMAS POLRES PURWOREJO)

RADARSEMARANG.COM – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Purworejo, diimbau tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi tabung tiga kilogram alias gas melon.

TERKAIT hal itu, Bupati Purworejo Agus Bastian telah mengeluarkan surat edaran. Isi surat meminta PNS untuk menggunakan gas nonsubsidi. Selain menyasar PNS, imbauan juga ditujukan kepada CPNS dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kasubag Produksi Bagian Perekonomian Setda Purworejo Abdul Malik mewakili Kabag Perekonomian Bambang Susilo menyampaikan, Surat Edaran 530/398 tertanggal 2 Januari 2018, sudha disebar ke seluruh SKPD di Purworejo.

Dalam edaran disebutkan bahwa elpiji tiga kilogram, memiliki kekhususan pengguna, kemasan, volume, dan harga yang masih disubsidi pemerintah. Pada tabung juga tertera tulisan ‘Hanya Untuk Masyarakat Miskin’. Peruntukan gas melon hanya untuk keluarga kurang mampu dan usaha mikro dengan kriteria tertentu. “Usaha besar pun dilarang menggunakan gas bersubsidi.”

Jika imbauan tersebut benar-benar diterapkan, maka pemakaian gas tiga kilogram di Purworejo akan menurun. “Kalau memang PNS beralih setelah ada surat edaran tersebut, tentu stok lebih longgar lagi.”

Gebrakan Pemkab Purworejo, disambut positif pengusaha gas elpiji setempat, Salah satunya, Panji Pranowo. Kata Panji, jika surat imbauan itu efektif, maka masyarakat berpenghasilan rendah di Purworejo, tidak akan kesulitan mendapat gas bersubsidi. Selain itu, Pertamina juga menambah alokasi selama Januari 2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here