IKONIK: Bangunan Water Torn yang merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Magelang, sudah menjadi ikon Kota Magelang. Bangunan ini berlokasi di Alun-Alun Kota. (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU)
IKONIK: Bangunan Water Torn yang merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Magelang, sudah menjadi ikon Kota Magelang. Bangunan ini berlokasi di Alun-Alun Kota. (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU)

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – DPRD Kota Magelang makin intens menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Magelang. Terkait hal itu, Pansus 2 DPD yang menangani Raperda ini, meminta data bangunan bersejarah di Kota Magelang untuk divalidasi. Dewan berencana memasukan pariwisata bangunan bersejarah sebagai alternatif wisata lain.

Ketua Pansus 2 DPRD Kota Magelang, Aktib Sundoko, Selasa (9/1) kemarin membenarkan pihaknya telah menerima data lampiran bangunan bersejarah di Kota Sejuta Bunga. Kata Aktib, data jumlah bangunan bersejarah tersebut masuk dalam lampiran draf Raperda yang diajukan oleh eksekutif.

“Namun, nantinya akan kami kaji dan validasi data tersebut. Karena kita belum tahu; apakah hampir semua bangunan bersejarah tersebut sudah masuk dalam data apa belum,” kata Aktib.

Validasi bangunan bersejarah penting untuk memetakan bangunan yang masuk dan layak sebagai benca cagar budaya. Validasi data bangunan bersejarah juga sebagai dokumen bagi Pemkot maupun masyarakat dalam memahami sejarah Kota Magelang melalui bangunan bersejarah. “Kota Semarang mampu menyulap dan menjual Kota Lama sebagai ikon pariwisata baru. Kalau Kota Magelang banyak bangunan bersejarah dan bisa, kenapa tidak?”

Hanya saja, permasalahan bangunan bersejarah sebagai ikon pariwisata baru, juga memerlukan kerja sama berbagai pihak. Sebab beberapa bangunan bersejarah, ada yang dimiliki perusahaan dan perseorangan. “Kendalanya disitu. Yang jelas, kami dan Pemkot berupaya mendata, menjaga, dan melestarikan bangunan bersejarah.”

Disinggung kemungkinan pendataan bangunan bersejarah sebagai benda cagar budaya sesuai UU No 5 Tahun 1992, Aktib mengaku belum bisa berbicara banyak. Alasannya, belum masuk dalam pembahasan. “Namun demikian, seyogyanya bisa masuk. Melalui Raperda ini, kami ingin bangunan bersejarah menjadi ikon baru pariwisata di Kota Magelang dan sebagai upaya memperhatikan bangunan bersejarah.” (cr3/isk)