​Ormas NU Bisa Jadi Kekuatan Politik

366

RADARSEMARANG.COM, KENDAL — Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Nahdhatul Ulama (NU) memiliki kekuatan politik masif yang dapat mewakili rakyat. Sebab, di Indonesia jumlah jamaah paling banyak di antara ormas Islam lainnya. Yakni sebanyak lebih dari 90 juta.

Demikian dikatakan Katib Am Syuriyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf di sela Halaqah Kiai Muda NU. Menurutnya, sekarang ini tugas NU menciptakan kekuatan politik untuk mendesak negara agar memenuhi aspirasi rakyat. “Hal ini penting untuk menciptakan keadilan sosial. Sebab sudah menjadi dasar negara untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Namun saat ini, NU dihadapkan dengan realitas sumber daya ekonomi bagi rakyat. Dengan kata lain, tidak ada kondisi keadilan sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. “Usul keadilan sosial ini bisa dikawal dari kebijakan yang akan dibuat pemerintah,” tandasnya.

Sebab tidak ada yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya ketimpangan sosial selain dari kebijakan pemerintah. “Dengan kata lain pemerintah yang membuat dan menjalankan kebijakan itu, sehingga mendorong terciptanya ketimpangan sosial dan sekaligus memelihara ketimpangan itu,” terang dia.

Ketua PBNU KH Imam Aziz, mengatakan prasyarat dari keadilan sosial salah satunya soal agrarian, namun distribusinya masih terkendala. Ketimpangan kepemilikan agrarian, 10 orang memiiki 70 persen dari sumber agrarian. Sedangkan rakyat hanya memegang sisanya 30 persen. Inilah yang menjadi salah satu sumber kemiskinan yang tidak pernah selesai.

Saat ini Indonesia sudah mengalami devisit tanah. Awal tahun 60-an pemerintah memiliki konsep kepemilikan agrarian secara adil, karena masih banyak orang yang memiliki tanah seluas mata memandang.

Maka pemerintah membuat (program Linereform) pembatasan kepemilikan tanah perorang maksimal 5 hektare. Hal itu diatur pemerintah untuk pemerataan kepemilikan tanah. Kemudian menimbulkan gejolak tragedi tahun 65. Namun situasi agrarian semakin lama semakin ruwet, pada masa orde baru ada koorporasi yang diberi wewenang mengelola tanah dan isinya secara besar-besaran.

Hal ini tidak bisa mencerminkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Sehingga NU tahun 2016 melaksanakan Munas alim ulama’ di Mataram, salah satu bahasan pentingnya adalah reformasi agrarian. Dalam hal ini, negara bukan menjadi pemilik dari sumber-sumber ekonomi, tetapi sebagai pengelola dari sumber ekonomi. (bud/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here