Pantau Kesiapan Puskesmas Jadi BLUD

587
SIDAK: Sekda Kendal, Mohammad Toha saat melakukan sidak bersama Kepala Dinas Kesehatan Sri Mulyani, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDAK: Sekda Kendal, Mohammad Toha saat melakukan sidak bersama Kepala Dinas Kesehatan Sri Mulyani, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Sekda kendal kembali melalukan inspeksi mendadak (sidak).  Kali ini ia menyasar puskesmas di Kendal. Sidaknya dilakukan untuk mengetahui kesiapan Puskesmas yang akan berubah pengelolaannya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun ini.

Beberapa Puskemas yang disinggahi Sekda Kendal Mohammad Toha adalah Puskesmas 02 Rowosari dan Puskesmas Weleri 01. Sekda Toha melakukan monitoring ke beberapa ruangan. Seperti ruang pelayanan, ruang rawat inap umum, dan ruang rawat inap ibu melahirkan dan pelayanan KB.

“Kami melakukan sidak ini sebagai dasar perencanaan dan penganggaran untuk tahun mendatang. Selain itu untuk melihat kesiapan pelayanan pusekmas dalam melauani masyarkaat. Sebab Puskesmas nantinya akan menjadi BLUD, makanya diperlukan kajian dan penilaian ke semua Puskesmas,” katanya, kemarin.

Dalam sidak ia melihat beberapa permasalahan di Puskesmas. Utamanya adalah ketenagakerjaan. Dengan Puskemas  jadi BLUD nantinya pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada menejemen Puskesmas. Baik keuntungan maupun perbaikan fasilitas Puskemas dan sebagainya.

“Dengan BLUD puskesmas bisa menambah perawat sendiri tanpa harus bergantung pada penambahan PNS. Seperti penambahan perawat atau bidan itu bisa diatur sendiri oleh menejemen nantinya. Namun saya berpesan agar pelayanan masyarakat ini lebih diutamakan,” jelasnya.

Menurutnya Puskesmas jangan menggantungkan PNS yang jumlahnya selalu berkurang karena ada moratorium PNS. Dengan menjadikan puskesmas sebagai BLUD maka akan lebih mandiri dan banyak inovasi karena anggaran pendapatan dan pengeluaran dikelola secara mandiri. “Jangan sampai ada keluhan masyarakat muncul di media sosial seperti penolakan pasien. Menejemen harus lebih tanggap,” tandasnya.

Sarana prasarana menuju BLUD secara bertahap harus dipenuhi. Jika memang masih ada yang belum tercukupi agar segera diusulkan di APBD perubahan. Untuk dapat memenuhi itu semua, instansi-instansi pendapatan harus mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu dokter di Puskesmas Rowosari 02, Istiroh menyampaikan belum ada komplain yang berarti. “Pasien rawat inap dan penanganan obstetri neonatal esensial dasar kami mencapai 50-70 orang. Padahal tenaga sopir kami hanya satu orang sehingga kewalahan karena harus melayani 24 jam,” paparnya.

Tenaga dokter di Puskemas 02 Rowosari juga hanya 2 orang. Maknaya ia meminta ada tambahan tenaga medis terutama dokter. Yakni untuk menjalankan pelayanan 24 jam minimal ada tiga sihft dokter yang bertugas. “Paling tidak setiap shift ada satu dokter yang standby,” tambahnya.

Terkait sarana prasarana Istiroh menyampaikan, jika dana dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat terbatas. Kapitasi sarana dan prasarana ada di urutan keempat terbawah dari semua puskesmas di Kendal.

Kepala Dinas Kesehatan Sri Mulyani mengatakan semua usulan seperti sarana dan prasarana ataupun jumlah tenaga harus dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Namun anggaran harus berada di puskesmas masing-masing. (bud/bas)