Ditarik Biaya Rp 700 Ribu, Kini Sertifikat “Disekolahkan”

Kisah Para Penerima Sertifikat Tanah “Jokowi”

1506

“Kebijakan ini belum pernah terjadi  sebelumnya, sehingga berpengaruh terhadap jumlah target penyelesaian sertifikat per tahun anggaran,”kata Candra saat ditemui Jawa Pos radar Semarang di kantornya.

Menurutnya, target penyertifikatan tanah secara nasional mencapai 5 juta sertifikat. Untuk Kabupaten Demak sendiri pada 2017 ada 21.500 sertifikat. Sedangkan, untuk 2018, target nasional penyertifikatan sebanyak 7 juta sertifikat serta dari Kabupaten Demak antara 43 ribu -50 ribu sertifikat. Pembagian sertifikat secara masal tersebut memang baru kali ini dilakukan. “Di daerah itu, biasanya rata rata hanya menyelesaikan 2.500 sampai 7 ribu sertifikat per tahun anggaran,”ujarnya.

Candra mengatakan, sertifikat gratis yang dibagikan Presiden Jokowi diakui bisa meringankan beban warga. Sebab, sertifikat yang diterbitkan dapat subsidi sekitar Rp 209 ribu per sertifikat. Meski demikian, untuk tanah yang mau disertifikatkan, sebelumnya harus dipastikan kelengkapan syaratnya. Untuk kelengkapan syarat itu dikoordinir oleh kepala desa (kades) masing masing, baik terkait dengan surat menyurat, patok tanah, akta jual beli termasuk bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB). “Jadi, yang gratis itu sertifikatnya saja. Tapi, pengurusan surat-surat, patok tanah dan lainnya di desa tetap dipungut biaya oleh desa,”katanya.

Sementara data Pemkab Kendal, tanah di Kendal yang belum bersertifikat masih tinggi. Tercatat pada 2016 lalu masih ada 53,73 persen dari total keseluruhan bidang tanah di Kendal, atau sebanyak 281.126 bidang. Jumlah tersebut setara dengan luas 13.834,46 hektare. (bud/hib/aro)