Ditarik Biaya Rp 700 Ribu, Kini Sertifikat “Disekolahkan”

Kisah Para Penerima Sertifikat Tanah “Jokowi”

1215

Ia mengaku, memang tak banyak pinjaman uang yang digunakan. Hanya sekadar untuk memperbaiki ruang menjahit dan membeli mesin obras. Namun hal itu, menurutnya, sudah sangat membantu, karena usaha menjahit istrinya menjadi cukup laris.

Hal serupa diakui Pamudasih, warga Korowelang Kulon, Kecamatan Cepiring. Ia mengaku sangat bersyukur bisa mendapatkan sertifikat gratis lewat Prona. Sebab, diakuinya, lewat jalur normal, biaya pengurusan sertifikat tidak murah.

“Ya, memang lewat Prona ini tidak gratis sepenuhnya. Kami masih mengeluarkan biaya sebesar Rp 400 ribu untuk pengurusan pengukuran tanah oleh kepala desa dan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Tapi, menurut saya masih wajar biaya sekian untuk mengurus pengukuran tanah,” ujarnya.

Diakuinya, untuk biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program Prona sejak awal dijelaskan tidak gratis sepenuhnya. Penerima Prona harus menanggung biaya petugas pengukuran tanah. “Besarnya beda-beda, tergantung luasan tanah,” tambahnya.

Penerima sertifikat gratis lainnya, Kasun, warga Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Demak. Kasun sempat menerima sertifikat gratis dari Presiden Jokowi saat di Semarang beberapa waktu lalu. “Dengan adanya sertifikat gratis ini, memang cukup membantu meringankan beban kita sebagai warga,”katanya saat ditemui di rumahnya, kemarin.

Menurutnya, dengan sertifikat hak milik nomor 00423 dengan luas tanah 171 meter persegi ini, ia dapat memanfaatkan sertifikat tersebut dengan sebaik-baiknya. Rencananya, sertifikat akan “disekolahkan” di bank untuk mendapatkan modal usaha. “Setelah dapat modal, nanti uangnya buat sewa sawah pertanian. Saya biasanya ikut lelang tanah desa untuk disewa tahunan. Ya, dengan adanya sertifikat gratis ini setidaknya dapat menambah modal usaha,”ujarnya.