RADARSEMARANG.COM, SEMARANG –  Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jateng menyorot kebijakan Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan RI menaikkan nilai Ujian Tulis Nasional (UTN) online. Sebab dengan nilai lebih dari sama dengan 80 bagi sertifikasi guru skema PLPG menjadikan kegaduhan dan kekecewaan dikalangan para pendidik.

Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jateng, Muh Zen Adv menilai, kebijakan yang sangat tidak humanis dan jauh dari sikap memuliakan guru, dimana kenaikan nilai ambang batas dari 42 tahun kemarin menjadi 80 adalah sebuah kebijakan yang menyakitkan guru. “Akibat dari kebijakan tersebut, guru-guru yang  selama 12 hari telah mengikuti PLPG, banyak yang dinyatakan tidak lulus,” katanya.

Ia menambahkan, alasan Pemerintah membuat loncatan nilai UTN untuk peningkatan kualitas guru sekaligus pemetaan kompetensi guru yang menjadi titik awal pembinaan dan penilaian kinerja guru, terlalu emosional dan memaksakan kehendak. Sebab, semua dilakukan tidak secara bertahap tetapi dengan disparitas nilai yang tidak rasional. “Bandingkan dengan UTN bagi dokter yang hanya cukup dengan nilai 60 untuk mendapatkan sertifikat profesi. Apalagi Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang memenuhi standar profesional dan pedagogik guru,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan, kenapa kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial tak dinilai. Padahal dalam Nawa Cita Presiden Jokowi jelas akan pentingnya Revolusi mental dalam sistem pendidikan kita, dengan pembelajaran yang mengharuskan guru lebih pada penanaman pendidikan karakter.

Seperti, etos kerja, tangguh, jujur, gotong royong dan lain-lain sebagai bekal dasar dan utama apakah bisa diselesaikan dengan metode hafalan materi dan kisi-kisi sebagai bagian kompetensi padegogik. “Pemerintah jangan asal mengambil kebijakan, harus ada sinkronisasi dan tak menyengsarakan,” ujarnya.

PGSI sebagai organisasi profesi guru meminta kepada Kemendikbud agar kebijakan  Nilai UTN sama dengan atau lebih 80, supaya di tinjau ulang (evaluasi). Karena disamping tidak mencerminkan kompetenasi dan kualitas guru tetapi juga lebih mengedepankan aspek kognitif saja yg bisa dilakukan dengan hafalan dan ‘kutu buku’, sementara aspek kepribadian dan sosial  nyaris tidak menjadi aspek penilain.

Itu merupakan hasil keputusan PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia) Jateng dalam Rakernas 1 PGSI di Jogjakarta pekan lalu. “Kami PGSI juga berharap agar kuota sertifikasi guru tahun 2018 baik yang ada di kemendikbud maupun yang ada di Kemenag supaya di tingkatkan jumlahnya. Sebab masih ada ratusan ribu guru yang menunggu dan antri untuk mengikuti program sertifikasi. harapannya 2019 seluruh guru sudah tersertifikasi,” tambahnya. (fth/bas)