Tes Kesehatan Paslon di RS Tipe A

341

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Komisi Pemilhan Umum (KPU) Jateng menggandeng dua rumah sakit (RS) tipe A sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon yang bakal berkompetisi di Pilgub Jateng, 2018 mendatang. Yakni RSUP Dr Kariadi Semarang dan RSUD Dr Moewardi Surakarta.

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo menjelaskan, sesuai tahapan pendaftaran, paslon wajib mengikuti tes kesehatan. Yakni tanggal 12-14 Januari 2018. Menurutnya, pertimbangan pemilihan kedua RS tipe A itu berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pemeriksaan kesehatan bukan hanya untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur, namun juga untuk bakal calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota yang mengikuti Pilkada di 7 daerah di Jateng.

“Nanti akan kita bagi dua, untuk Pilgub dan tiga kabupaten/kota (Kabupaten/kota Tegal dan kudus) periksanya di RSUP Dr Kariadi, dan empat lainnya di RSUD Dr Moewardi. Timnya, berbeda-beda,” katanya, Jumat (5/1).

Dijelaskan, tim kesehatan terdiri dari unsur IDI, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jateng. Hasil verifikasi faktual dan tes kesehatan akan direkap kembali dan diplenokan untuk menetapkan pasangan calon.

“Mengenai indikator pemeriksaan kesehatannya ada di mereka (tim), saya tidak tahu sebab indikatornya banyak dan harus memenuhi ketentuan undang undang,” terangnya.

Dijelaskan, mengenai jadwal pendaftaran paslon, tidak berubah. Yakni 8-10 Januari 2018. Untuk tanggal 8-9 Januari, pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00-16.00, sedangkan tanggal 10 Januari dilayani mulai pukul 08.00 sampai 24.00.

Dia pun mengimbau agar seluruh Parpol untuk mempersiapkan berbagai persyaratan sebelum mendaftarkan bakal calon. Persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon adalah parpol harus menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua DPP parpol masing-masing.

“Kami sudah sampaikan informasi ini ke semua parpol, bahwa parpol juga harus memenuhi syarat masing-masing sesuai ketentuan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” bebernya.

Selanjutnya, pendaftaran bakal calon harus memenuhi ketentuan syarat perolehan kursi minimal 20 kursi di DPRD, atau menggunakan data jumlah perolehan 25 persen suara sah hasil Pemilu 2014. Kemudian, KPU akan melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Jika ditemukankekurangan persyaratannya, maka akan diberi kesempatan perbaikan selama tiga hari.

“Penetapan calon dilakukan pada 12 Februari, baik untuk pilkada provinsi maupun kabupaten/kota,” tandasnya. (amh/zal)