Sutarman SAg MPdI (IST)
Sutarman SAg MPdI (IST)

RADARSEMARANG.COM – MADRASAH merupakan lembaga pendidikan formal setingkat sekolah, yang keberadaannya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar, dikarenakan diidentikkan dengan pondok pesantren yang lulusannya dianggap tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi melanjutkan ke sekolah atau perguruan tinggi negeri (PTN). Madrasah sebagian besar dikelola oleh masyarakat, dan sebagian kecil dinegerikan oleh pemerintah dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Agama.

Namun setelah terbitnya Undang-undang Sisdiknas Nomer 20, Tahun 2003, keberadaan madrasah mulai diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ini memicu semangat para pendidik dan pengelola madrasah untuk menunjukkan eksistensi dan jati diri madrasah, yang selama ini termarjinalkan dapat menjadi madasah pilihan masyarakat.

Walaupun sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah namun masih banyak kendala yang dihadapi baik dari segi pengelolaan, pendanaan, pemenuhan sarana dan prasarana, kualitas pendidik maupun tenaga kependidikan, prestasi siswa, maupun kualitas lulusannya.   Implementasi dari adanya pengakuan pemerintah adalah dengan dikucurkannya bantuan-bantuan ke madarasah yang berupa bantuan operasional sekolah (BOS) dan beasiswa siswa miskin (BSM), namun masih ada kendala bahwa siswa Madrasah Ibtidaiyah tidak bisa mendapatkan bantuan opersional sekolah pendamping dari Provinsi Jawa Tengah. Dikarenakan, tidak mempunyai Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasia atas nama lembaga. Alhasil, BOS hanya menopang sebagian dana yang dibutuhkan madrasah tetapi cukup membantu dan meringankan beban madrasah.

Sulitnya mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah ini menyebabkan madrasah kesulitan untuk memenuhi standar sarana dan prasaran. Sehingga  ruang perpustakaan masih digabung  dengan ruang UKS ataupun dengan ruang yang lain. Kamar kecil (WC) tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, lalu ketersediaan buku teks pelajaran juga masih kurang, karena droping dari pemerintah yang terbatas. Hal ini menyebabkan materi pelajaran yang disampaikan tidak bisa tepat waktu. Koleksi buku-buku perpustkaan yang minim, dikarenakan tidak ada penambahan koleksi baru, sehingga minat anak untuk berkunjung ke perpustakaan menjadi rendah. Hal itu ditambah, ruang bermain dan olahraga  kurang tercukupi karena ketersediaan lahan yang sempit.