Mundjirin: Mutasi Pejabat tidak Asal-Asalan

1086

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Bupati Semarang Mundjirin mengatakan jika mutasi pejabat tinggi pratama eselon II (setingkat kepala dinas) tak asal-asalan seperti kritikan DPRD Kabupaten Semarang. “Kabarnya dewan juga akan ke Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara) menanyakan, apa betul saya bohong-bohongan, silahkan saja,” kata Mundjirin, Jumat (5/1).

Ia juga tidak ingin melawan apa yang menjadi pemikiran DPRD Kabupaten Semarang tersebut. “Jadi saya tidak melawan, tidak menantang, tapi kita hargai,” katanya.

Dalam hal ini, Mundjirin juga keberatan apabila dalam mutasi pejabat tersebut dinilai DPRD Kabupaten Semarang dinilai asal-asalan. Menurutnya, mutasi pejabat tersebut sudah sesuai dengan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN). “Saya mohon jangan disebut asal-asalan karena bukan dari tangan dan pikiran saya tetapi dari pansel dan Komisi ASN yang sudah dipertimbangkan dengan segala hal,” katanya.

Ia juga berjanji jika dalam waktu dekat akan menjelaskan ke DPRD Kabupaten Semarang terkait dengan maksud rotasi pejabat tersebut. “Bukan hanya siap, saya harus menjelaskan kepada mereka (dewan),” tuturnya.

Dikatakannya, setiap pejabat yang dirotasi sudah melalui prosedur yang benar. Dimana prosedur tersebut diantaranya melalui uji kompetensi. Ujian itupun yang melakukan yaitu Komisi ASN.

Sebelum melakukan mutasi jabatan, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi ke Komisi ASN. Bahkan komunikasi tersebut dilakukan dua kali, yaitu sebelum dan sudah dilakukan mutasi jabatan.

Setelah itu, panitia seleksi (pansel) melakukan tugasnya dengan menguji kompetensi masing-masing pejabat. Hasilnya kemudian dikirim ke Komisi ASN dan disetujui. “Kita ingin melaksanakan PP No 11 Tahun 2017, di  situ disebutkan paling tidak 5 tahun diadakan mutasi,” katanya.

Mundjirin juga mengatakan jika setiap kali ada pejabat yang hendak dimutasi pihaknya selalu melakukan komunikasi dan meminta izin dari Komisi ASN. “Kalau memang (ada pejabat) mau dipertahankan untuk tidak dimutasi tetap harus izin Komisi ASN,” katanya.

Meski begitu, Mundjirin mengakui jika banyak pejabat di lingkungan Pemkab Semarang yang memiliki latar belakang yang pas dalam menempati jabatannya. Bahkan DPRD Kabupaten Semarang juga mengetahui hal tersebut.“Mereka (dewan) mungkin tahu siapa Natsir (sekarang Kepala Disdikbudpora), ijazahnya sarjana pendidikan. Dia jadi Kepala Diskumperindag berapa tahun? Mereka tahu tidak itu? ” tuturnya.

Ketidak sesuaian latar belakang ijazah pejabat di lingkungan pemerintahan tidak hanya terjadi di Kabupaten Semarang saja. Mundjirin mencontohkan salah satunya yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkot Salatiga.

Dimana latar belakang pendidikan pejabat Pemkot Salatiga tersebut yaitu ilmu pemerintahan. “Di sini tidak hanya Bu Dewi, Kepala Dinas Sosial kita (Gunadi) adalah dokter, kok ora disinggung padahal sudah berjalan,” katanya.

Menurut Mundjirin Dewi Pramuningsih merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. dimana ia sebelumnya menjabat kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) yang di dalamnya juga mengurusi perihal kebudayaan.

“Jangan dibilang pendidikannya, tapi saat jadi Kepala Disdikbudpora ada kebudayaan di situ. Katanya pariwisata tidak jalan, kalau kami setuju dengan pansel karena yang paling dekat ya kebudayaan, Bu Dewi itu cerdas, kita lihat dulu  lah,” katanya.

Terkait dengan ancaman interpelasi yang akan dilakukan DPRD Kabupaten Semarang, ia tidak mempersoalkan hal itu. Menurutnya, interpelasi merupakan hak DPRD untuk menanyakan terkait permasalahan maupun kebijakan bupati. “Saya tidak mengatakan jangan ada interpelasi, tapi itu hak dan wewenang DPRD. Kita ikut arus saja, tidak alergi untuk ditanya, artinya hak dia (DPRD) untuk tanya kok,” katanya. (ewb/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here