Outsourcing Diberhentikan Tanpa Peringatan

1191

RADARSEMARANG.COM – Salam kenal Ibu Dini S Purwono, saya punya teman yang bekerja outsourcing sebagai sekuriti di salah satu BUMN. Kontrak kerjanya 1 tahun. Namun baru bekerja 3 bulan, teman saya itu tiba-tiba diberhentikan tanpa adanya surat peringatan ataupun lisan dengan alasan kinerjanya kurang baik. Pertanyaannya, apa sesuai UU Ketenagakerjaan hal itu dibenarkan? Apakah teman saya itu berhak mendapatkan kompensasi pemutusan. Atas penjelasannya disampaikan terima kasih.

Adityo Kurniawan

Kendal 08562798xxx

JAWABAN:

Bapak Adityo yang saya hormati. Berdasarkan Pasal 64 jo. Pasal 65 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”), “outsourcingdidefinisikan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Kemudian, berdasarkan Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 66 ayat (1) UU 13/2003, jenis pekerjaan yang dapat di-outsource atau diserahkan kepada perusahaan lain adalah terbatas. Outsourcing tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Jadi pekerja outsourcing hanya dapat melakukan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Dalam penjelasan Pasal 66 UU 13/2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan jasa penunjang dalam hal ini adalah kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha pokok/utama (core business) perusahaan, antara lain kegiatan pelayanan kebersihan (cleaning service), kegiatan penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), kegiatan pengamanan (security), kegiatan jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta kegiatan penyediaan angkutan pekerja/buruh.

Dalam kasus teman anda, mengingat jenis pekerjaan yang dilakukan adalah kegiatan jasa penunjang (yaitu kegiatan pengamanan (security)), maka dapat diasumsikan bahwa teman anda adalah pekerja dari perusahaan outsourcing yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing. Ini diwajibkan dalam Pasal 65 ayat (5) UU 13/2003. Kemudian, saya asumsikan pula bahwa perusahaan outsourcing dimana teman anda bekerja memiliki perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dengan pihak BUMN yang bersangkutan.

Dengan demikian, berdasarkan struktur tersebut, hubungan hukum teman anda adalah dengan perusahaan outsourcing yang bersangkutan dan bukan dengan pihak BUMN yang menggunakan jasa teman anda. Oleh karena itu, meskipun pihak BUMN memberhentikan teman anda secara sepihak tanpa peringatan sebelumnya, maka teman anda tidak memiliki dasar hukum apapun untuk menggugat pihak BUMN.

Mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing, hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf b Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh jo. Pasal 66 ayat (2) huruf c. Berdasarkan ketentuan ini, segala perselisihan yang timbul saat pekerja bekerja di perusahaan pengguna jasa outsourcing menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing.

Jawaban saya di atas adalah berdasarkan asumsi bahwa perusahaan outsourcing dan perusahaan pengguna jasa outsourcing telah memenuhi segala ketentuan yang disyaratkan oleh UU 13/2003. Sebagai informasi tambahan, dalam hal ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan outsourcing atau perusahaan pengguna jasa outsourcing, maka hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing dapat secara hukum beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing (perusahaan pemberi kerja). Dalam hal ini pemutusan hubungan kerja dengan waktu tertentu harus dilakukan sesuai dengan Pasal 62 UU 13/2003, yang mengatur bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) UU 13/2003 (yaitu meninggal dunia, putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau keadaan lain yang dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja sebagaimana telah dicantumkan dalam perjanjian kerja), maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat.


Pertanyaan seputar permasalahan hukum, khususnya hukum perdagangan, sekuritas, kapital market, merger dan akuisisi, general corporate, komersial, dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke email editor@radarsemarang.com atau SMS / 081 228 87287