RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi (Forkom) LSM Kendal  melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Bupati Kendal. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jateng. Yakni dalam kasus dugaan penyelewengan dana tes seleksi perangkat desa se-Kabupaten Kendal 2017.

Koordinator Aksi, Bambang Susilo mengatakan jika dalam kasus tersebut diduga LPMP melakukan mark up anggaran. Ia menjelaskan jika tes selekesi perangkat desa LPMP ditunjuk oleh 249 desa untuk melaksanakan tes menggunakan CAT (Computer Assited Test)  terhadap 3.700 peserta tes seleksi perangkat desa.

Kesepakatannya adalah desa membayar Rp 200 ribu untuk setiap peserta. Jadi total anggaran yang digelontorkan ke LPMP untuk pelaksanaan tes CAT adalah Rp 740 juta. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan ruang, komputer, jaringan internet dan biaya operator.

Tapi kenyataannya pelaksanaan dilakukan di sekolah dengan biaya sewa sebesar Rp 15 persekolah dengan menyediakan komputer berikut jaringan internet. Pelaksanaan tes CAT sendiri dilaksanakann di 12 sekolah. Jadi total anggaran yang digunakan hanya RP 180 juta saja.

“Lalu sisa anggaran Rp 560 juta itu digunakan untuk apa. Ituah yang kami indikasikan bahwa ada dugaan mark up anggaran. Makanya kami minta LPMP untuk menjelaskan secara terbuka penggunaan sisa anggaran tersebut,” katanya.

Selain itu banyak kekacauan selama pelaksanaan tes CAT. Yakni banyaknya soal yang tidak sesuai jumlahnya. Selain itu pelaksanaan tes yang tidak serentak bahkan melebihi waktu yang telah ditentukan. “Ini menunjukkan bahwa LPMP tidak profesional. anggaran yang besar digunakan ternyata tidak sesuai yang didapatkan oleh desa,” tambahnya.

Hal senada dikatakan Rahmat Dakwah. Ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa adanya dugaan penyelewengan anggaran ini. “Kami juga akan secara aktif melaporkan kepada kejaksaan agar kasus ini biar segera ditangani,” tambahnya.

Selain itu ia juga menyoroti soal bimbingan belajar tes seleksi perangkat desa yang digelar oleh Anggota DPRD Makmun dari fraksi PKB. Menurutnya hal itu mengakibatkan peserta berkompetisi secara tidak fair. “Sebab peserta yang ikut bimbel lebih paham, sementara yang tidak ikut bimbel tidak paham apa-apa,” tambahnya.

Hal ini menurutnya sebuah kecurangan yang dilakukan seorang anggota dewan dengan mementingkan kelompoknya saja, tapi tidak rakyatnya secara menyeluruh. “Ini menurut saya mengakibatkan adanya kecemburuan di masyarakat,” imbuhnya. (bud/bas)