Dorong Realisasikan UHC

569
BEBERKAN TARGET : Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan DIJ Aris Jatmiko (kanan) dan Asisten Deputi Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DIJ Abdul Azis (kiri) membeberkan target tahun ini dalam public expose di Kantor BPJS Kesehatan, kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BEBERKAN TARGET : Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan DIJ Aris Jatmiko (kanan) dan Asisten Deputi Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DIJ Abdul Azis (kiri) membeberkan target tahun ini dalam public expose di Kantor BPJS Kesehatan, kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta mendorong tujuh daerah untuk merealisasikan program Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2018 ini.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan DIJ Aris Jatmiko mengatakan tujuh daerah yakni Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Sragen memiliki komitmen seluruh penduduknya menjadi peserta JKN-KIS atau mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada tahun ini. “Tujuh daerah ini punya komitmen untuk mengcover masyarakatnya dengan program UHC pada tahun ini,” katanya usai public expose di Kantor BPJS Kesehatan Semarang, Selasa (2/1) siang.

Sebelumnya di tahun 2017 lalu, ada dua daerah yang telah menyelenggarakan UHC yakni Kota Semarang dan Kota Jogjakarta yang sama-sama per 1 November 2017 telah mencapai kepesertaan JKN-KIS diatas 95 persen. Total kepesertaan JKN-KIS untuk wilayah Jawa Tengah sebanyak 24,6 juta dari total penduduk 35.4 juta atau 69.46 persen.

“Sementara untuk kepesertaan DIJ sebanyak 3,07 juta dari total penduduk 3,6 juta atau 85,4 persen, sehingga total kepesertaan JKN-KIS untuk wilayah Jateng-DIJ sebanyak 27,7 juta dari total 39,07 juta atau 70,93 persen,” jelasnya.

Aris mengaku optimistis jika pada tahun ini selain tujuh daerah yang siap menyelenggarakan program UHC, juga akan disusul oleh daerah lainnya. Program tersebut lanjut dia, perlu ada dukungan dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan program JKN-KIS. “Peran dan dukungan pemerintah bisa dilakukan dengan memperluas cakupan kepesertaan sehingga mendorong tercapainya UHC, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan masyarakat,” bebernya.

Dari data yang ada per 31 Desember 2017, BPJS Kesehatan Wilayah Jateng-DIJ telah bermitra dengan 3.199 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yakni 998 puskesmas, 1.205 dokter praktik perorangan, 341 dokter praktik gigi perorangan, 545 klinik pratama, 63 faskes tingkat pertama milik TNI, dan 47 faskes tingkat pertama milik Polri. Selain itu, juga bermitra dengan 337 fasilitas kesehatan tujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 75 rumah sakit milik pemerintah, 214 rumah sakit milik swasta, 11 rumah sakit milik TNI, 2 rumah sakit milik Polri, dan 35 klinik utama.

“Dari capaian tersebut, menghasilkan kepuasan peserta JKN-KIS sebesar 79,5 persen dari hasil survey PT Frontier Consulting Group tahun 2017, dan indeks kepuasan faskes yang melayani pasien JKN-KIS sebesar 75,7 persen,” tuturnya. (den/ric)