Rp 6,74 T untuk 7.809 Desa

358

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Tahun ini Jateng mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 6,74 triliun untuk 7.809 desa. Artinya, masing-masing desa bakal mendapat sekitar Rp 863 juta. Angka itu sedikit lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya Rp 817 juta per desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Jateng Sudaryanto menjelaskan, setiap tahun alokasi dana desa memang selalu mengalami peningkatan. Untuk tahun 2018 ini terhitung meningkat dibanding alokasi 2017 sebesar Rp 6,3 triliiun. Sebelumnya, di tahun 2016 jumlahnya Rp 5.002 triliun dan tahun 2015 sebesar Rp 2,2 triliun.

“Untuk realisasi alokasi 2017 sampai saat ini memang belum 100 persen. Soalnya pencairan dana desa tahap kedua baru November ditransfer dari Menteri Keuangan ke kabupaten, dan dari kabupaten ke desa,” jelasnya, Senin (1/1).

Diakui, sampai saat ini pemanfaatan dana tersebut mayoritas atau 93 persen masih dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Padahal, harapannya pemanfaatannya bisa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui kemandirian perekonomian.

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda dan Litbang Jateng, Arief Budianto menambahkan, sampai saat ini pemanfaatan dana desa masih ke infrastruktur saja. Belum berkembang ke pemberdayaan ekonomi dan masyarakat.

“Persoalannya, ketika desa sudah memiliki infrastruktur sangat baik, saya khawatirnya kemudian hanya ditempel-tempel saja karena tidak ada upaya pemanfaatan di bidang lain, tapi semoga saja tidak,” ungkapnya.

Pihaknya mendorong, agar pemanfaatan dana desa juga untuk pemberdayaan masyarakat. Mengingat saat ini hanya 3-4 persen saja yang dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat, sisanya masih untuk pembangunan fisik.

Memang diperlukan kegiatan pelatihan-pelatihan tentang pemuatan program dan penyusunan laporan ke para perangkat desa. Sebab, sumber daya manusia yang mumpuni di tingkat desa memang belum merata. “Sementara di desa untuk membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) pelatihan saja pun agak kesulitan, kapasitas di pemerintah desa belum merata,” katanya.

Dia berharap, dengan adanya peningkatan jumlah dana desa yang bersumber dari APBN 2018 itu, pemerintah desa dapat bertanggungjawab dalam memanfaatkan dana yang besar, utamanya untuk penanganan kemiskinan. “Kami juga selalu mendorong di desa untuk membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” ujarnya.

Selain dana dari APBN, di tahun 2018 Pemprov Jateng juga mengalokasikan dana Rp 50 juta per desa di Jateng. Alokasi ini juga meningkat dari tahun 2017 ini sebesar Rp 30 juta per desa. Dana tersebut adalah program ketahanan masyarakat yang penggunaannya Rp 30 juta harus dimanfaatkan untuk memperbaiki RTLH, sisanya yakni Rp 20 juta dipergunakan untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengutarakan, diperlukan adanya pelatihan secara massif untuk pemerintah desa. Meski alokasi dana desa sudah berjalan beberapa tahun, namun faktanya masih banyak yang belum bisa memanfaatkannya. “Sebab nggak biasa pegang uang gede, maka sekarang banyak yang terkena masalah,” kata politikus PDIP ini. (amh/ric)