RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Kisruh input data dalam pengumuman perekrutan pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, patut diduga terjadi maladministrasi. Paling dikhawatirkan apabila sampai terjadi praktik kongkalikong orang dalam yang berusaha membawa peserta titipan.

Maka dari itu, Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menegaskan akan menelusuri kasus input data pengumuman perekrutan pegawai Non ASN di Disdik Kota Semarang tersebut. “Seharusnya tidak terjadi kesalahan input data, karena berdampak pada administrasi dan faktual data peserta yang lolos,” kata Plt Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Senin (1/1).

Jika hal itu terjadi, maka panitia perekrutan pegawai Non ASN di Disdik Kota Semarang harus dilakukan evaluasi. “Kami memang belum menerima aduan soal itu. Tetapi masalah seperti ini patut diduga terjadi maladministrasi. Kami awasi, besok kami akan turunkan tim,” ungkap Sabarudin.

Tentunya, kata dia, regulasi penerimaan Non ASN telah diatur di dalam Peraturan Wali Kota (Perwal). Sebagai penanggung jawab adalah Kepala Disdik Kota Semarang untuk melakukan evaluasi kepanitiaan. “Supaya peserta yang lolos tidak dirugikan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Semarang, Joko Santoso mengatakan bahwa dalam perekrutan pegawai apapun membutuhkan transparansi. “Ketika terjadi kesalahan input data yang mengakibatkan nama dan nomor tidak sinkron, ini mengakibatkan timbulnya permasalahan baru,” katanya.

Maka Disdik, tandasnya, pertama, harus segera mengambil langkah mengumpulkan orang-orang yang nama dan nomornya tercantum di situ, memberikan penjelasan secara detail agar permasalahan yang terjadi ini transparan. Kedua, ke depan agar setiap perekrutan apapun lebih berhati-hati. Termasuk dalam hal menentukan pengumuman.