RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Selama 2017, sebanyak 11 kabupaten dan kota di Jateng paling banyak diadukan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah. Tercatat, Kota Semarang yang paling banyak dilaporkan ke ORI, yakni mencapai 87 aduan. Berikutnya, Kendal 13 aduan, Pati 12 aduan, Batang 10 aduan, Demak 10 aduan, Kudus 9 aduan, Magelang 8 aduan, Kabupaten Semarang 7 aduan, Banyumas 6 aduan, Grobogan 6 aduan dan Boyolali 6 aduan. Sedangkan 4 daerah yang masing-masing hanya satu kali dilaporkan ke ORI, yakni  Brebes, Kota Magelang, Wonogiri dan Kota Tegal.

Plt Kepala ORI Jateng, Sabarudin Hulu, menyebutkan, untuk dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan akibat adanya penundaan berlarut-larut. Ini lantaran para penyelenggara layanan tidak memberikan pelayanan sebagaimana jangka waktu yang ditetapkan atau tida sesuai standar operasional prosedur (SOP). Dugaan maladministrasi lainnya, kata Sabarudin,  berupa penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan dengan baik, serta permintaan uang, barang dan jasa.

“Selain itu, masih ada penyalahgunaan, penyelenggara layanan tidak kompeten, diskriminasi, tidak patut dan berpihak. Adapun substansi laporannya, pertama pelayanan publik di bidang pendidikan, lalu pertanahan, dan kepolisian,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (31/12).

Untuk permasalahan pendidikan, beber dia, yang paling banyak diadukan adalah soal pengawasan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB), serta pengawasan kesiapan dan pelaksaaan ujian nasional (unas).

Sedangkan untuk kelompok instansi yang paling banyak diadukan, untuk tingkatan pertama adalah pemerintah daerah (pemda) mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten dan kota. Di urutan kedua, institusi kepolisian, dilanjut instansi pemerintah provinsi dan kementerian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta lembaga pendidikan negeri, dan kejaksaan.

“Secara keseluruhan ada 64 persen laporan yang masuk kepada kami telah diselesaikan, sisanya 36 persen masih dalam proses pemeriksaan. Laporan yang masih berjalan, karena sebagian besar merupakan laporan yang masuk pada kurun waktu tiga bulan terakhir, yakni sebanyak 69 laporan,” sebutnya.

Dikatakannya, ORI Jateng merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI.  “Tahun 2017, secara keseluruhan kami menerima laporan maupun pengadulan masyarakat berkaitan pelayanan publik dan maladministrasi mencapai 248 aduan. Kalau 2016 hanya 184 aduan,”ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, pelayanan yang banyak dikeluhkan warga umumnya soal pengurusan perizinan, pelayanan di kelurahan, serta BPJS. Sementara untuk layanan di bidang pertanahan adalah adanya pungutan liar dan tumpang tindih sertifikat. Sedangkan di instansi kepolisian, adanya penundaan berlarut, tidak adanya status kepastian hukum, serta masalah administrasi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). “Kalau di kejaksaan adanya dugaan penyimpangan prosedur. Sebagai contoh, ada perkara yang bolak-balik hingga sembilan kali. Ini kan tidak efektif,”katanya.

Terpisah, Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Pemerintah Provinsi Jateng, Suharsono, mengatakan, saat ini layanan aduan dari masyarakat di Jateng sudah lebih baik. Menurut dia, hal itu salah satunya lantaran penggunaan media sosial Twitter, Instagram dan Facebook oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Meski demikian, diakuinya, tidak semua aduan tersebut cepat direspons. Hal itu karena keterbatasan kewenangan. Selain itu, banyak juga aduan yang menjadi ranah pemerintah kabupaten dan kota di Jateng.

“Kami berharap kepada pengadu agar memberikan informasi yang jelas, termasuk soal identitas. Dengan adanya identitas yang jelas, akan lebih mudah diberikan tindakan jika ditemukan pelanggaran,”harapnya. (jks/aro)