33 C
Semarang
Selasa, 7 Juli 2020

Gaji Karyawan Wajib Dilaporkan

Satu Perusahaan Kena Sanksi

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

“Ini akan mempermudah kami dalam memonitor database setiap perusahaan. Termasuk mengecek apakah gaji yang diberikan sudah sesuai aturan UMK dan struktur skala upah. Kalau belum, kami akan memberi peringatan,”

Budi P Dyah, Kabid Pengawasan Disnakertrans Jateng

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Setelah terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Pemenaker) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dalam jaringan, seluruh perusahaan harus melaporkannya setiap tahun. Kementerian telah menyediakan kemudahan wajib lapor secara online. Karena itu, setiap tahun, perusahaan diwajibkan meng update jumlah karyawan dan gaji yang diterima masing-masing karyawan.

Kabid Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Budi P Dyah menjelaskan, WLKP sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1981. Hanya saja, WLKP itu belum di-online-kan. “Sekarang, perusahaan sudah bisa meng update secara online. Kami sudah melakuan sosialiasi, termasuk dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indoensia) Jateng,” tuturnya.

WLKP lanjutnya, bisa diisi di laman resmi Kemenaker, yakni kemenaker.go.id. Disana perusahaan bisa mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan. Antara lain, jumlah pekerja, jumlah gaji yang diterima masing-masing karyawan, dan identitas perusahaan lainnya.

“Ini akan mempermudah kami dalam memonitor database setiap perusahaan. Termasuk mengecek apakah gaji yang diberikan sudah sesuai aturan UMK (upah minimum kabupaten/kota) dan struktur skala upah. Kalau belum, kami akan memberi peringatan,” terangnya.

Data itu, lanjutnya, tidak bisa dipalsukan. Sebab, pihaknya punya tim verifikasi untuk mengecek kebenaran data yang di input. Sayang, jumlah personel tim tersebut terbilang masih kurang. Dari 26 ribu perusahaan yang sudah terdaftar di Jateng, jumlah personel tim verifikasi hanya di angka ratusan saja.

“Jadi sistemnya skala prioritas. Perusahaan-perusahaan besar yang akan kami dahulukan untuk diverifikasi. Tapi tidak menutup kemungkinan industri rumahan yang punya pegawai juga kami cek,” katanya.

PPNS Pengawas Ketenagakerjaan Sarwasker wilayah Surakarta, Dwi Ariyanto menambahkan, jika perusahaan tidak melakukan WLKP, terutama saat membuat, pindah tempat, dan menutup perusahaan, akan dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring). Pada Kamis (28/12), Direktur PT Sukses Mandiri Utama (SMU) telah dikenai sanksi karena tidak melakukan WLKP.

Sesuai putusan Nomor 13/PID.C/2017/PN.SHG, dia terbukti bersalah melakukan pelanggaran UU No 7 Tahun 1981 pasal 6 (1) pasal 7 (1) junto pasal 10 ayat 1 dengan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 400 ribu, dan subsider kurungan 7 hari. “Hukumannya memang ringan. Tapi ini bisa menjadi efek jera bagi perusahaan lain agar melakukan WLKP secara tertib,” terangnya. (amh/ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Gagas Kurikulum Honda Safety Culture School

SEMARANG – Belasan guru dari 10 SMK di Jateng berkumpul di kantor Astra Motor Jateng untuk menyusun kurikulum budaya keselamatan berkendara. Para guru ini...

Tinggikan Jalan Justru Tenggelamkan Permukiman

RADARSEMARANG.COM - Banjir dan rob yang selalu menggenangi ruas Jalan Raya Kaligawe dan sekitarnya, hingga kini belum bisa terpecahkan. Solusi meninggikan jalan, justru berdampak...

UM Magelang Juarai Robotik di Malaysia

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID—Prestasi membanggakan diukir oleh tim mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Magelang. Mereka berhasil meraih juara pertama kontes robotik di ajang   4th TMAC Design Workshop...

Ida Ngaji dan Tahlilan Bareng Ribuan Warga

RADARSEMARANG.COM, DEMAK-Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jateng Ida Fauziyah mengikuti acara pengajian bersama ribuan warga Demak. Pengajian digelar Ponpes Fathul Huda, Sidorejo, Kecamatan Sayung, Kabupaten...

Saksi Sebut Korupsi BPN untuk Karaoke

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - ’’Nyanyian’’ Cinta Eri Asmara alias Rieke, saksi kasus dugaan korupsi Rp 8,6 miliar oleh mantan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang Priyono,...

Lupa Matikan Kompor, Rumah Ludes Terbakar

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Si jago merah kembali beraksi dengan melumat rumah salah satu warga Dusun Krajan Desa Klepu Kecamatan Pringapus, Rabu (18/4). Peristiwa kebakaran...