“Ini akan mempermudah kami dalam memonitor database setiap perusahaan. Termasuk mengecek apakah gaji yang diberikan sudah sesuai aturan UMK dan struktur skala upah. Kalau belum, kami akan memberi peringatan,”

Budi P Dyah, Kabid Pengawasan Disnakertrans Jateng

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Setelah terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Pemenaker) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dalam jaringan, seluruh perusahaan harus melaporkannya setiap tahun. Kementerian telah menyediakan kemudahan wajib lapor secara online. Karena itu, setiap tahun, perusahaan diwajibkan meng update jumlah karyawan dan gaji yang diterima masing-masing karyawan.

Kabid Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Budi P Dyah menjelaskan, WLKP sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1981. Hanya saja, WLKP itu belum di-online-kan. “Sekarang, perusahaan sudah bisa meng update secara online. Kami sudah melakuan sosialiasi, termasuk dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indoensia) Jateng,” tuturnya.

WLKP lanjutnya, bisa diisi di laman resmi Kemenaker, yakni kemenaker.go.id. Disana perusahaan bisa mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan. Antara lain, jumlah pekerja, jumlah gaji yang diterima masing-masing karyawan, dan identitas perusahaan lainnya.

“Ini akan mempermudah kami dalam memonitor database setiap perusahaan. Termasuk mengecek apakah gaji yang diberikan sudah sesuai aturan UMK (upah minimum kabupaten/kota) dan struktur skala upah. Kalau belum, kami akan memberi peringatan,” terangnya.

Data itu, lanjutnya, tidak bisa dipalsukan. Sebab, pihaknya punya tim verifikasi untuk mengecek kebenaran data yang di input. Sayang, jumlah personel tim tersebut terbilang masih kurang. Dari 26 ribu perusahaan yang sudah terdaftar di Jateng, jumlah personel tim verifikasi hanya di angka ratusan saja.

“Jadi sistemnya skala prioritas. Perusahaan-perusahaan besar yang akan kami dahulukan untuk diverifikasi. Tapi tidak menutup kemungkinan industri rumahan yang punya pegawai juga kami cek,” katanya.

PPNS Pengawas Ketenagakerjaan Sarwasker wilayah Surakarta, Dwi Ariyanto menambahkan, jika perusahaan tidak melakukan WLKP, terutama saat membuat, pindah tempat, dan menutup perusahaan, akan dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring). Pada Kamis (28/12), Direktur PT Sukses Mandiri Utama (SMU) telah dikenai sanksi karena tidak melakukan WLKP.

Sesuai putusan Nomor 13/PID.C/2017/PN.SHG, dia terbukti bersalah melakukan pelanggaran UU No 7 Tahun 1981 pasal 6 (1) pasal 7 (1) junto pasal 10 ayat 1 dengan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 400 ribu, dan subsider kurungan 7 hari. “Hukumannya memang ringan. Tapi ini bisa menjadi efek jera bagi perusahaan lain agar melakukan WLKP secara tertib,” terangnya. (amh/ric)