RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Tak kunjung melihat perubahan pada istri sahnya, warga Semarang Selatan, Agus kembali mendesak Polrestabes Semarang, untuk segera mengusut dugaan kasus asusila terkait perselingkungan yang dilakukan istrinya berinisial EY dan EH.

Dalam keterangannya, Agus menjelaskan bahwa perselingkuhan istrinya EY dan EH terjadi sejak 29 September 2014 lalu. Saat kasus pertamanya, EY mengakui perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun, ia kembali geram, karena istrinya justru kembali melakukan perbuatan asusila tersebut 12 September 2017 lalu dengan laki-laki yang sama. Melihat tak ada perubahan atas perbuatan itu, ia kembali melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisaian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang. Padahal, lanjut Agus, saat perselingkungan pertama ia dengan EH sudah membuat surat perjanjian. Akan tetapi, kejadian yang sama terulang kembali.

“Dulu waktu ketahuan, dia (EH) sudah bikin surat perjanjian. Sekarang melakukan lagi, maka itu saya laporkan ke kepolisian lagi,” kata Agus, Minggu (31/12).

Atas laporannya tersebut, Agus berharap kepolisian segera memproses perkaranya. Menurutnya, hal tersebut bisa menimpa siapa saja. Maka dari itu, ia berharap kasus rumah tangganya tersebut bisa menjadi pelajaran bagi para pelaku agar bisa memberikan efek jera.

Kuasa hukum Agus, Sri Arijani menambahkan kinerja pihak kepolisian dirasa sangat lambat. Pihaknya merasa kepolisian terkesan tidak serius dalam menyelesaikan perkara warga yang harus mereka ayomi. “Kami sudah melakukan laporan terkait perselingkuhan istri klien kami sejak Oktober lalu. Tapi sampai sekarang tidak ada perkembangan dari pihak kepolisian,” imbuhnya.

Sri menyebutkan, dugaan perselingkuhan merupakan ranah pidana sesuai Pasal 284 KUHP. Untuk itu, pihaknya meminta kepolisian juga serius menangani perkara tersebut. Ia juga menyesalkan, kasus perselingkuhan saja memakan waktu lama. Namun demikian ia tetap berharap kepolisian bisa memahami bahwa perkara itu juga penting bagi pelapor. “Kalau lama seperti ini, tidak ada kejelasan dan kepastian hukum bagaimana warga bisa memandang aparatnya,” ungkapnya. (jks/ric)