Investasi untuk angkutan masal sulit dilakukan. Sekarang, transportasi umum di Jakarta lebih baik ketimbang daerah. Hal ini belum diikuti pemda. Alasan finansial kecil menjadi alasan, namun bukan itu yang sebenarnya menjadi masalah di daerah. Paradigma pemda untuk mengutamankan pendapatan asli daerah, transportasi sebagai pelayanan publik kurang mendapat perhatian.

Disiplin dan law enforcement tidak maksimal. Masih menjadi hal klasik hingga sekarang, penegakan hukum masih lemah. Walau sudah mulai ada pembenahan, namun belum bisa memberikan hasil yang nyata. Masih perlu kekuatan lebih besar lagi.

Kebanyakan kepala daerah tidak serius urus transportasi umum. Kemampuan APBD rendah dan minim untuk memperhatikan sektor transportasi. Sumber daya manusia yang terbatas. Kelembagaan yang kurang mendukung. Masyarakat Indonesia berjalan kaki kurang dari 300 meter, selebihnya milih sepeda motor. Beberapa bupati sudah mulai memberi perhatian terhadap keberadaan angkutan umum di daerahnya, seperti Kabupaten Pak Pak (Sumut), Kabupaten Ponorogo (Jatim), Kabupaten Tabanan (Bali), Kabupaten Kebumen (Jateng), Kabupaten Bantaeng (Sulsel), dan Kabupaten Sidoarjo (Jatim).

UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, menyebutkan angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkuta yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau (pasal 138). Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota, antar provinsi serta lintas batas negara (pasal 139). Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi  oleh pemerintah dana/atau pemerintah daerah.

Upaya ke depan, perlu kerja sama Kemenhub dengan Kemendagri untuk mempercepat program transportasi umum di daerah. Memasukkan Program Transportasi Umum dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga dapat diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

Memberi dukungan (finansial operasional, pembinaan SDM, pelatihan manajemen pelayanan) di daerah yang sudah serius melakukan pembenahan transportasi umum, agar nanti dapat dijadikan sebagai proyek percontohan nasional. Organda, Perum Damri, dan Perum PPD dapat mempelopori menjadi operator bekerja sama dengan Pemda

Di Jateng, pemda punya perencanaan transportasi umum, seperti Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Blora. Juga aglomerasi Kedungsepur, Barlingmascakeb dan Subosukowonosraten. Pembenahan transportasi umum akan berdampak besar. Transportasi umum yang humanis turut membangun peradaban bangsa. (*)