Waspadai Anak Punk dari Luar Kota

572

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Pemkot Magelang terus berupaya menutup celah terjadinya kekerasan terhadap anak sebagai bagian komitmen menyandang Kota Layak Anak (KLA). Solusinya, dinas terkait berupaya meningkatkan pemenuhan fasilitas dan hak anak di Kota Magelang.

Namun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB) Kota Magelang menemui kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya, potensi tindakan kekerasan dari pihak luar.

“Ancaman yang datang dari luar menjadi kekhawatiran yang harus terus kami waspadai, contohnya anak punk,” kata Kepala DP4KB Kota Magelang, Wulandari Wahyuningsih, saat menerima kunjungan media trip bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kamis, (28/12) malam.

Ia mengungkapkan, anak punk didominasi remaja pendatang dari daerah lain. Biasanya mereka berkelompok di pinggir jalan. Serta memiliki ikatan yang solid. “Anggota yang masuk akan diterima dan diajak mengikuti kegiatan mereka, bahkan bisa menghasilkan uang. Mereka bisa pindah-pindah ke berbagai daerah sehingga sulit kita kendalikan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, angka kekerasan terhadap anak di Kota Magelang terus mengalami penurunan. Tahun 2017 terjadi 6 kasus yang dilaporkan. Sementara tahun lalu sebanyak 11-12 kasus. Namun, menurutnya penurunan ini belum signifikan.

Pihaknya memperkuat komitmen penghapusan kekerasan terhadap anak hingga tingkat rukun warga (RW). Sebanyak 192 RW telah dicanangkan menjadi RW ramah anak. Serta tahun ini, pihaknya menargetkan 1.018 RT menuju ramah anak.  Ada cara lain untuk menghentikan kasus kekerasan terhadap anak, yakni sanksi denda sebesar Rp 3 juta. Cara ini dinilai lebih efektif dan lebih mudah diterima masyarakat, ketimbang menyosialisasikan ancaman pasal-pasal. “Kalau mukul anak atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa didenda,” tuturnya.

Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny N Rosalin menambahkan, Kota Magelang merupakan salah satu dari enam KLA Kategori Nindya. Lima daerah lainnya,  Kota Denpasar, Kota Padang, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Gianyar. Sedangkan pemberian predikat KLA untuk Kota Sejuta Bunda dipertimbangkan dari program-program yang dimiliki dan  cukup unik. Paling penting terobosan yang dilakukan itu memenuhi 24 indikator KLA. Di antaranya,  ada bapak KLA, memiliki payung hukum berupa perda, database, serta gugus tugas untuk rencana aksi daerah.  “Tapi ada hal yang harus dibenahi, masih ada 8 persen anak belum memiliki akta kelahiran,” tuturnya. (put/lis)