TANGKAL MASALAH BANGSA : Dr Mastur saat memberikan materi dalam acara Seminar Hukum diadakan BEM dan DPM FH Unwahas di Aula Gedung C Unwahas Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TANGKAL MASALAH BANGSA : Dr Mastur saat memberikan materi dalam acara Seminar Hukum diadakan BEM dan DPM FH Unwahas di Aula Gedung C Unwahas Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan alat untuk melindungi kedaulatan bangsa dan menangkal masalah-masalah yang mengancam bangsa dan negara Indonesia.

Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas), Dr Mastur dalam acara “Seminar Hukum” bertemakan ‘Kontroversi Perppu Nomor 2 tahun 2017, apakah tindakan keberanian atau jalan pintas’ yang diadakan BEM Fakultas Hukum (FH) Unwahas, Jumat (29/12).

Dekan FH Unwahas ini menyampaikan, Perppu tersebut merupakan, salah satu kewenangan yang dimiliki Presiden dalam menyelesaikan permasalahan ormas (organisasi masyarakat)  yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 maupun pemecah belah NKRI.

Ia mengatakan dengan disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017  oleh DPR melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017, maka secara hukum aturan tersebut sudah sah dan berlaku. Dengan demikian, lanjut Mastur, bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan aturan itu, nantinya bisa melakukan upaya hukum melalui yudisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam berorganisasi memang perlu melihat aturan-aturan pembuatan organisasi, sehingga dalam menjalankan roda organisasi bisa sesuai dengan UU atau peraturan yang ada di dalam negara Indonesia,” kata Mastur.

Sementara Pejabat Fungsional bidang penyuluhan hukum pada Kanwil Kemenkum & HAM Jateng, Windiarto, yang juga menjadi narasumber mendukung penuh Perppu tersebut. Menurutnya, hal itu bisa dianggap sebagai keberanian dan jalan pintas. Karena secara signifikan Perppu itu dapat memberikan obat bagi negara, yang terkena ancaman-ancaman yang anti terhadap sistem negara di Indonesia, melalui timbulnya ormas-ormas yang anti Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Sedangkan, jalan pintas dijelaskannya, Perppu tersebut merupakan salah satu cara yang cepat dan tepat karena saat terciptanya Perppu itu sangat instan. Artinya Perppu ini mempunyai fungsi dan muatan yang sama dengan UU dan hanya berbeda dari segi pembentukannya saja. (jks/zal)