Pemda Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

637

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sepanjang 2017, masyarakat secara perorangan maupun organisasi mulai banyak mengadukan permasalahannya ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah terkait pelayanan publik. Adapun tingkatan yang paling banyak diadukan adalah pemerintah daerah (pemda) mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten dan kota mencapai 40 persen. Di urutan kedua, instansi penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan mencapai 11 persen. Berikutnya, instansi pemerintah/kementerian di wilayah Provinsi Jateng mencaapi 10 persen.

“Sebanyak 64 persen laporan yang masuk kepada kami telah diselesaikan, sisanya 36 persen masih dalam proses pemeriksaan. Laporan yang masih berjalan, karena sebagian besar merupakan laporan yang masuk pada kurun waktu tiga bulan terakhir, yakni sebanyak 69 laporan,” beber Plt Kepala ORI Jateng, Sabarudin Hulu kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (29/12).

Diakuinya, terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik mengalami peningkatan cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Ia menyebutkan, selama  2017, pihaknya menerima dan menindaklanjuti 248 pengaduan masyarakat. Jumlah tersebut meningkat 29 persen dari laporan yang diterima pada 2016 lalu. Bahkan, mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan laporan yang diterima pada 2015.

“Peningkatan jumlah laporan kepada Ombudsman seiring dengan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun Konco Ombudsman terkait pengawasan pelayanan publik untuk mencegah terjadinya maladministrasi,”ujarnya.

Pihaknya mengajak masyarakat dengan berbagai komunitasnya untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan. Ia juga meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan pengaduan demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurutnya, dalam kurun waktu 2017, lebih dari 1.000 orang mengakses pelayanan ORI Jateng.

Sabarudin menyebutkan, jumlah itu meliputi akses penyampaian laporan terbanyak melalui surat dengan persentase 38 persen. Kemudian 36 persen, masyarakat memilih datang langsung menyampaikan pengaduan, sementara sisanya mengakses layanan melalui telepon, email, media sosial dan website.

Ia mengatakan, masyarakat yang melapor kebanyakan didominasi perorangan maupun korban maladministrasi. Selain itu, akses pengaduan sebagian kecil juga dilakukan melalui kuasa hukum, keluarga korban, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, media, lembaga hukum dan lainnya.

“Kami mendorong masyarakat yang menjadi korban maladministrasi untuk dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada kami tanpa melalui kuasa. Tidak perlu khawatir karena pengaduan tidak dipungut biaya,” tandasnya.  (jks/aro)