Kades Kecewa Nilai DD Turun

600

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Semarang menyayangkan adanya pengurangan besaran Dana Desa (DD) yang dikucurkan dari pemerintah pusat pada 2018 mendatang.

Menurut Kades Sraten, Kecamatan Tuntang, Rohmad, keberadaan APBDes, jika tidak didukung dengan DD yang sesuai akan dapat menghambat pembangunan desa “Kita sebagai kepala desa jelas menyayangkan adanya pengurangan tersebut. Karena di desa masih banyak membutuhkan anggaran untuk pembangunan,” ujarnya, Jumat (29/12).

Penurunan mencapai Rp 7 miliar. Selain itu, mulai 2018 akan ada perubahan distribusi DD. Dimana DD 2017, 90 persen dibagi rata kemudian menjadi indek dasar. Selanjutnya yang 10 persen itu untuk proposional. 2018 mendatang pembagiannya dari 90 persen menjadi 77 persen. 20 persennya perimbangan, selanjutnya 3 persen afirmasi.

Rohmad berharap pengurangan DD terkait tidak terkait dengan kepentingan politik. Mengingat tahun 2018-2019 merupakan tahun politik. Diantaranya Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur (Pilgub), dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Selaku kades pasti harapannya itu, tidak ada campur tangan politik dalam pengurangan DD nanti di 2018,” ujarnya.

Rohmad menambahkan, selama ini penganggaran dan penggunaan DD sudah transparan. Sehingga masyarakat bisa memantau langsung jalannya penggunaan DD. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari peran berbagai pihak. Diantaranya pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian. Sehingga penggunaan DD dapat tepat sasaran.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Raharjo Budi Kisnanto mengatakan pendampingan penggunaan DD akan dilakukan pihaknya apabila diminta. “Sesuai permintaan, kalau memang ada permintaan ya kita dampingi,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam hal ini kewenangan kejaksaan selaku Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) prinsipnya lebih kepada pencegahan sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004.

“Dari pengamatan dan hasil monitoring evaluasi tim kejaksaan, sejauh ini tidak ada temuan penyimpangan DD yang dilakukan kades dan perangkat desa di Kabupaten Semarang,” katanya.

Karena ia menilai, DD sudah digunakan sesuai ketentuan. “Saya sendiri sempat turun ke beberapa desa, misalnya ada pengecoran jalan dan pembangunan talud semuanya sudah sesuai spesifikasi yang tertuang di RAB,” tuturnya.

“Sampai hari ini belum ada temuan penyimpangan, meski begitu kita akan turun lagi setelah semuanya selesai. Mulai perencanaan, saat pelaksanaan, dan turun untuk melihat hasil akhir,” ujarnya. (ewb/zal)