RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Demak bersama tim Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemkab Demak berhasil menyepakati usulan pembahasan sebanyak 40 rancangan peraturan daerah (Raperda).

Sebelumnya, ada 43 raperda yang tercantum dalam rancangan program pembentukan perda Kabupaten Demak 2018. Namun, dalam perkembangannya, yang disepakati legislatif dan eksekutif berkurang menjadi 40 Raperda.

Diantara, raperda yang menjadi agenda pembahasan 2018 adalah Raperda soal pedagang kaki lima (PKL), Raperda penyelenggaraan usaha hiburan, Raperda penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Raperda perlindungan anak, Raperda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Raperda cagar budaya,  Raperda tata cara lelang bondo desa dan raperda lainnya. Ketua Bapemperda DPRD Demak, Nur Wahid mengatakan, banyaknya raperda tersebut sebelumnya telah dirapatkan bersama tim Pemkab Demak, termasuk dengan organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul raperda. “Itu juga berdasarkan rapat rapat yang digelar sebelumnya,”ujar Wahid, kemarin.

Seperti diketahui, tuntutan segera dibuatnya raperda PKL sebelumnya mengemuka dalam dialog antara para PKL dengan DPRD setempat terkait dengan penataan dan penertiban PKL dijalan jalan utama Kota Demak. Sedangkan, raperda usaha hiburan sudah lama direncanakan namun baru 2018 mendatang akan dibahas. Ini terkait dengan makin banyaknya tempat hiburan yang melanggar namun belum ada perda yang mengaturnya secara khusus. (hib/zal)