Perlindungan Hukum Penumpang Taksi Online

604

Ibu Dini S Purwono yang saya hormati. Saya adalah konsumen setia taksi online. Saya pernah membaca, beberapa kali ada kasus penumpang taksi online yang menjadi korban kejahatan oleh driver online. Pertanyaan saya, apakah ada perlindungan hukum terhadap para penumpang taksi online ini? Terima kasih penjelasannya.

Farida Amalia, Tembalang, Semarang

+628122828xxx

JAWABAN:
RADARSEMARANG.COM – Ibu Farida yang saya hormati. Ketentuan yang mengatur mengenai angkutan taksi online terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang baru-baru ini ditandatangani pada 24 Oktober 2017 dan berlaku efektif 1 November 2017 (PM 108/2017).

Terkait dengan pertanyaan Ibu, terdapat beberapa pasal dalam PM 108/2017 yang mewajibkan perusahaan penyedia taksi online untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasanya. Kita akan lihat satu persatu pasal-pasal tersebut sekaligus juga dengan sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan Pasal 44 PM 108/2017, perusahaan penyedia aplikasi taksi online wajib, antara lain, (i) mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; (ii) melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; (iii) mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya; (iv) mengasuransikan tanggung jawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut.

Berdasarkan Pasal 1 poin 7, Standar Pelayanan Minimal didefinisikan sebagai ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan penyedia taksi online dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.

Dalam perusahaan penyedia aplikasi taksi online tidak memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan yang diberikan kepada perusahaan (Pasal 69 ayat (2)).

Selanjutnya, Pasal 66 PM 108/2017 mewajibkan perusahaan penyedia aplikasi taksi online untuk berbadan hukum Indonesia dengan beberapa kriteria minimum, antara lain, menyediakan layanan dan menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
PM 108/2017 juga mengatur mengenai pengawasan atas penyelenggaraan taksi online.

Pasal 68 PM 108/2017 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap taksi online dilaksanakan (i) petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau (ii) petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang diawasi dalam hal ini, antara lain adalah tanda identitas pengemudi taksi online dan Standar Pelayanan Minimal (Pasal 70 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf c).

Dalam hal terjadi penyimpangan oleh pengemudi taksi online, penumpang yang bersangkutan atau masyarakat yang menyaksikan penyimpangan yang dilakukan oleh pengemudi taksi online memiliki hak untuk melaporkan pengemudi beserta perusahaan penyedia aplikasi taksi online yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 71 ayat (2) huruf c). Dalam hal ini dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) denda administratif; dan (iii) pembekuan sampai pencabutan izin penyelenggaraan perusahaan penyedia aplikasi taksi online (Pasal 74 ayat (2)).

Selain itu, setiap penumpang yang menggunakan jasa transportasi online juga mendapatkan perlindungan hukum melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”).  Pasal 19 UU 8/1999 mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dengan demikian perusahaan transportasi online (pelaku usaha) dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila penumpangnya (pengguna jasa) mengalami kecelakaan atau kejahatan saat menggunakan transportasi online tersebut.

Bentuk pertanggung jawaban kepada penumpang dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dan harus dilaksanakan dalam waktu maksimal 7 hari setelah tanggal transaksi antara si penumpang dan si pengemudi (Pasal 19 ayat (2) dan (3) UU 8/1999). Perlu diperhatikan bahwa pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur tindak pidana (Pasal 19 ayat (4) UU 8/1999). Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. (*)


Pertanyaan seputar permasalahan hukum, khususnya hukum perdagangan, sekuritas, kapital market, merger dan akuisisi, general corporate, komersial, dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke email editor@radarsemarang.com atau SMS / 081 228 87287