BAYAR PAJAK : Puluhan wajib pajak melakukan pembayaran langsung di kantor Bapenda. Kondisi ruang yang sempit dan antrean begitu banyak, membuat wajib pajak tidak nyaman. (Rizal Kurniawan/Jawa Pos Radar Semarang)
BAYAR PAJAK : Puluhan wajib pajak melakukan pembayaran langsung di kantor Bapenda. Kondisi ruang yang sempit dan antrean begitu banyak, membuat wajib pajak tidak nyaman. (Rizal Kurniawan/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak Kota Semarang melebihi target. Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang per tanggal 27 Desember 2017, sudah mencapai 108,47 persen. Tepatnya Rp 1,2 triliun dari target Rp 1,1 triliun.

“Dari 11 objek pajak semua (target) bisa terlampaui, kecuali sarang burung walet. Karena Semarang memang tidak ada usaha pengembangbiakan burung walet. Targetnya pun kecil, hanya Rp 50 juta,” kata Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiana, Kamis (28/12).

Menurut Yudi, masih ada waktu dua hari lagi untuk mengoptimalkan pendapatan. Utamanya dari BPHTB dan PBB, yang menjadi primadona. “(Pendapatan) BPHTB di luar dugaan. Sampai kemarin (27 Desember) sudah 123 persen dari target Rp 320 miliar atau tepatnya Rp 394 miliar. Ada kelebihan Rp 74 miliar dari satu objek pajak ini,” beber Yudi, sembari menambahkan lampauan target terbanyak kedua ada pada PBB, yakni lebih Rp 10 miliar dari target Rp 335 miliar.

Hal tersebut membuktikan wajib pajak (WP) di Kota Semarang tertib membayar pajak. “Mulai tahun depan bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan nilai objek pajak (NJOP) Rp 130 juta tidak dikenakan PBB,” terangnya.

Disinggung mengenai sejumlah objek pajak yang memiliki potensi besar namun belum bisa tergali optimal, Yudi membeber pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, serta pajak reklame. “(Air tanah dan mineral bukan logam) Itu cukup tinggi potensinya dan baru tergali di 2017 ini,” katanya.

Yudi juga menyatakan selama ini memiliki kendala dalam mengoptimalkan pajak reklame, setelah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan Reklame. Meski begitu pencapaian tidak begitu jauh dari target. “Sampai kemarin pencapaiannya 92,34 persen, dari target Rp 31 miliar tercapai sekitar Rp 28 miliar,” ujarnya.

Kasie Pajak I, Elly Asmara, menambahkan, pencapaian target memang terkendala Perda baru. Di mana dalam Perda Reklame mengatur pengelola reklame yang memiliki izin wajib bayar pajak. Padahal, selama ini pajak ditarik dari potensi reklame yang ada. Baik yang berizin maupun tidak.

“Jadi signifikan sekali transisinya. Sebab, wajib pajak reklame lebih banyak daripada yang berizin. Ke depan kita akan satukan dalam desk perizinan reklame dan wajib pajak,” terang Elly Asmara.

Ke depan, pihaknya menargetkan semua objek pajak bisa lebih dioptimalkan lagi. Salah satu terobosannya menggunakan alat pemantau pajak dan aplikasi E-Tax yang dapat diunduh dari ponsel pintar. (zal/aro)