RADARSEMARANG.COM, MAGELANG — Kota Magelang masih memiliki 120 hektare (ha) kawasan kumuh yang tersebar di seluruh kelurahan. Tak hanya itu, akses air bersih juga baru di atas 80 persen dan masalah sanitasi bersih 6 persen. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Joko Soeparno, menyampaikan, penanganan kawasan kumuh sudah menjadi prioritas Pemkot.

“Sejak 2016, kami sudah susun program kegiatan untuk penanganan kawasan kumuh melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kecamatan,” kata Joko saat menghadiri lokakarya evaluasi pelaksanaan program kota tanpa kumuh (kotaku) Kota Magelang, di Gedung Wanita, Rabu (27/12) kemarin.

Untuk mengatasi tiga hal di atas: lahan kumuh, air bersih, dan sanitasi, maka program 100-0-100 (100 persen akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi) dari pemerintah pusat, telah dimasukkan ke dalam RPJMD 2016-2021. Pemerintah pusat mencanangkan program 100-0-100 dapat tercapai pada 2019.

“Jelas kami mendukung program pemerintah pusat yang strategis itu. Harapannya, sama-sama kita dapat mencapainya pada 2019 mendatang.” Joko mengakui, pada penyusunan RPJMD 2015 lalu, Kota Magelang masih memiliki 120 hektare (ha) kawasan kumuh.

Wakil Wali Kota Windarti Agustina menyampaikan, permukiman kumuh masih menjadi tantangan Pemkot. Untuk itu, diperlukan upaya kerja sama lintas sektor menangani hal tersebut.

Sesuai UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mewujudkan permukiman layak. Di Kota Magelang, masih ada 855 rumah tidak layak huni yang perlu ditangani, baik melalui program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), maupun lainnya.

Ia meminta pembangunan di kawasan kumuh perkotaaan segera diwujudkan secara konkret. “Bisa dimulai dengan gerakan bebas kumuh oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan para pendamping kota tanpa kumuh (kotaku).”

Dalam lokakarya tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen pihak-pihak terkait dalam upaya menangani kawasan kumuh. Di antaranya, Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno dan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Magelang, Deddy Eko Sumarwanto. (put/cr3/isk)