RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Kebocoran parkir di Kota Semarang, sebenarnya masalah lama yang tak kunjung tuntas tertangani hingga kini. Ada ribuan titik parkir yang tidak terdata dengan jelas. Bahkan, nyaris tidak ada beda, antara parkir resmi dan parkir liar.

Hal yang kerap membuat masyarakat jengkel, juru parkir dengan bebas memungut biaya parkir tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah (Perda) tentang tarif parkir. Misalnya, sepeda motor tarifnya Rp 1.000, tetapi juru parkir memungut Rp 2.000 hingga Rp 3.000. Bahkan di kawasan Simpang Lima Semarang, apabila ada acara hiburan, parkir motor bisa membayar Rp 5.000. Sektor parkir memiliki potensi pendapatan tinggi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Tetapi sektor parkir ini justru dibiarkan semrawut.

Tidak ada penertiban juru parkir yang memungut tarif tak sesuai aturan. Bahkan Pendapan Asli Daerah (PAD) sejauh ini, selalu tidak mampu mencapai target karena pendapatan parkir ini bocor dikelola Organisasi Masyarakat (Ormas) tertentu. Belakangan ini, muncul rencana penerapan parking meter atau parkir elektronik. Namun hingga ujung tahun 2017, rencana parking meter tersebut belum terealisasi.

“Pengelolaan parkir di Kota Semarang, masih jauh dari yang diharapkan,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Wiwin Subiyono kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (25/12) kemarin.

Padahal sektor parkir, kata dia, mestinya memiliki potensi pendapatan asli daerah yang sangat bagus. “Saya melihat, misalnya target parkir Rp 5,5 miliar hingga Rp 6 miliar per tahun. Sejauh ini, tidak bisa memenuhi target. Pencapaian PAD parkir terkadang hanya mencapai kurang lebih Rp 4 miliar,” katanya.

Maka dari itu, kata dia, Pemkot Semarang segera membuat terobosan mengenai pengelolaan parkir di Kota Semarang. Ia mendorong Pemkot Semarang dalam penerapan parkir elektronik atau parking meter. “Kami berharap, parkir elektronik ini bisa diterapkan. Sebab, untuk melakukan penataan pengelolaan parkir, maka Pemkot Semarang harus melakukan inovasi,” katanya.