PERLU UJI EMISI : Sejumlah armada Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang mengeluarkan asap hitam pekat. Kondisi tersebut merupakan polusi dan merugikan pengendara lain, utamanya yang berada di belakangnya. Perlu uji emisi rutin terhadap angkutan umum, apalagi milik pemkot. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
PERLU UJI EMISI : Sejumlah armada Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang mengeluarkan asap hitam pekat. Kondisi tersebut merupakan polusi dan merugikan pengendara lain, utamanya yang berada di belakangnya. Perlu uji emisi rutin terhadap angkutan umum, apalagi milik pemkot. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Rencana pembangunan transportasi masal berbasis rel di Kota Semarang baik menggunakan Light Rapid Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), ataupun Mass Rapid Transit (MRT), masih menjadi pro-kontra di kalangan sejumlah pihak. Termasuk di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Semarang.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang belakangan ini merencanakan akan menerapkan pembangunan sistem transportasi berbasis rel tersebut pada 2018 mendatang.

“Pemkot Semarang perlu kajian mendalam untuk merealisasikannya. Menurut saya, saat ini belum mendesak untuk dibangun di Kota Semarang,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso, Minggu (24/12).

Dalam hal ini, Joko menilai perencanaan Pemkot Semarang kurang matang. “Kecuali jika pengguna angkutan umum itu sudah luar biasa. Bolehlah dibangun LRT atau sejenisnya. Tapi kan saat ini belum mendesak,” katanya.

Seharusnya, kata Joko, Pemkot Semarang memaksimalkan transportasi umum Bus Rapid Transit (BRT) terlebih dahulu menjadi program. BRT seharusnya dibenahi dan dimaksimalkan, karena sejauh ini BRT ini masih belum sesuai harapan bersama. Hal itu akan lebih baik ketimbang mengejar transportasi berbasis monorel.

Wakil Ketua Komisi C, Wachid Nurmiyanto sebelumnya menyarankan agar Pemkot Semarang tidak latah mengenai rencana program LRT tersebut. “Transportasi masal berbasis rel di Kota Semarang nantinya perlu. Tetapi nuwun sewu, jangan latah dengan kota lain,” kata Wachid.

Senada, ia menyarankan agar pemkot memaksimalkan BRT secara berkelanjutan. Bagaimana agar kebutuhan transportasi umum tercukupi menggunakan BRT, dan permasalahan kemacetan lalu-lintas kota teratasi.

Pada prinsipnya, Wachid mengaku senang kalau ada transportasi masal seperti LRT, KRL, ataupun MRT, tetapi harus bisa mengukur kemampuan. “Lha wong, proyek pembangunan SORR (Semarang Outer Ring Road) saja belum dijalankan, kok menjelajah hingga transportasi rel. SORR ini harus diselesaikan dulu sebagai upaya mengatasi kemacetan,” katanya.

Apalagi, program pembangunan SORR telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang sejak 2010. Tapi hingga sekarang belum terealisasi.

“Jangan kemudian di kota lain ada program baru, di Kota Semarang ikut-ikutan. Sementara program yang sudah ditentukan malah ditinggal. Itu namanya latah,” katanya.

Sedangka Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menyampaikan pendapat lain, ia menyambut positif atas rencana pembangunan LRT oleh Dishub. Mengingat persoalan kemacetan di Kota Semarang telah dalam kondisi krodit.

“Masih banyak PR bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Kalau kita melihat dampak lalu lintas, kemacetan di beberapa titik terjadi setiap hari kian parah. Tentunya, adanya program LRT adalah terobosan yang bagus,” tandasnya. (amu/zal)