RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – DPRD meminta agar SMA/SMK harus mulai beradaptasi dengan berbagai kebijakan pemerintah Provinsi Jateng. Hal ini harus cepat dilakukan, seiring kebijakan alih wewenang dari pemerintah kabupaten/kota. Semua aturan sudah harus dilakukan, agar percepatan pola kurikulum bisa dijalankan mulai tahun 2018.

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid mengatakan, peralihan sekolah memang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Tetapi ia meminta agar secepatnya dilakukan, agar bisa seragam dan bisa menjalankan kurikulum dengan maksimal.  “Mulai tahun depan semua harus bisa menjalankan aturan seragam. Ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jateng,” katanya.

Pihaknya terus memantau langsung perkembangan sekolah di Jawa Tengah terkait peralihan kewenangan ke provinsi. Selain untuk melihat progresnnya juga sekaligus mencari masukan dan kendala yang dihadapi SMA/SMK se Jateng saat masa peralihan tersebut.

“Berbagai kendala akan kami tampung dan akan kami bicarakan pada evaluasi nanti, sehingga kita semua dapat saling bekerja sama dengan baik dan seirama,” tambahnya.

Dewan berkomitmen dan terus memantau keberadaan sekolah-sekolah terutama SMA/SMK di Jateng. Hal itu dilakukan untuk menampung masukan untuk menangani peralihan sekolah, serta mengetahui lebih jauh lagi mengenai alih wewenang SMK/SMA. Dari provinsi punya rencana yang matang, terutama terkait sarana prasarana yang sudah tersedia dalam proses pembelajaran di sekolah yang baru berdiri dalam kurun waktu enam tahun ini. “Masih banyak keluhan dan harus secepatnya diselesaikan,” ujarnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen menambahkan, pemerintah selalu berupaya menerapkan keseimbangan kualitas tiap sekolah di Jateng. Ia mengimbau agar sekolah-sekolah dapat memberikan masukan yang bisa diperbaiki sebelum terlambat. “Karena hal ini juga berguna bagi kesejahteraan guru di sekolah-sekolah,” tambahnya.

Ia mencontohkan, seperti kebijakan pengisian daftar hadir dengan sidik jari atau finger print untuk guru. Finger print harus dilakukan agar semua tertib dan terjaga kualitas kerjanya. “Selain itu, finger print harus dilakukan karena terkait dengan dana yang diterima oleh guru yang belum diangkat menjadi PNS, finger print adalah bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya. (fth/zal)