RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Alokasi anggaran dari pemerintah pusat lewat APBN untuk Jateng bertambah menjadi Rp 104,45 triliun pada 2018 mendatang. Angka itu sedikit lebih tinggi dari 2017, yakni Rp 104,42 triliun.

Praktis nominal khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat ke Jateng pun ikut meningkat. Yaitu Rp 38,99 triliun, atau meningkat dari tahun 2017 sebesar Rp 37,7 triliun. Sementara alokasi transfer daerah dan dana desa justru menurun. Dari Rp 66,82 triliun  menjadi sebesar Rp 46 triliun.

Secara rinci, transfer daerah terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak Rp 2,8 triliun, menurun dari tahun 2017 Rp 2,9 triliun. DBH sumber daya alam Rp 70 miliar, menurun dari tahun 2017 Rp 111,9 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 37,1 triliun, menurun dari tahun 2017 Rp 38,9 triliun. Untuk DAK fisik Rp 3,3 triliun, menurun dari tahun 2017 Rp 3,25 triliun. DAK non fisik Rp 14,57 triliun, meningkat dari tahun 2017 Rp 12,11 triliun. Dana intensif daerah Rp 806 miliar, menurun dari tahun 2017, Rp 1,1 triliun. Sementara dana desa, sebesar Rp 6,7 triliun, meningkat dari tahun 2017 ini sebesar Rp 6,38 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Jateng Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Mirza Effendi menjelaskan perubahan itu diputuskan berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan APBN tahun 2017 masih ditemukan berbagai hal yang harus diperbaiki yang sekaligus menjadi tantangan bersama.

Pertama, peningkatan efektifitas belanja negara agar betul-betul berbasis output dan memberikan kontribusi optimal pada faktor pemerataan pembangunan, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Kedua, efisiensi belanja operasional pemerintah.

Ketiga, perencanaan penganggaran yang lebih matang dan komprehensif. Keempat, peningkatan sistem monitoring dan evaluasi anggaran. Kelima, perbaikan tata kelola keuangan dari mulai perencanaan sampai dengan penanggungjawaban.

Keenam, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan penggunaan anggaran di pusat, daerah dan desa. “Tantangan tersebut perlu terus diupayakan oleh semua unsur pemerintah agar dapat berbuat yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.

Dijelaskan, penyerahan dari Presiden ke para Menteri dan Gubernur telah dilaksanakan secara simbolis pada 6 Desember 2017 lalu. Untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Kodam IV Diponegoro, Kejati Jateng, Polda Jateng, Kanwil Kemenag Jateng, dan lembaga negara vertikal lainnya di Jateng, serta SKPD Provinsi Jateng, di gedung Gradhika Bhakti Praja, komplek kantor Gubernur Jateng, beberapa waktu lalu.

Prioritas anggaran tahun 2018 ini, lanjutnya, untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo berharap, DIPA ini bisa menjadi bagian tidak hanya fisik tapi pelayanan masyarakat agar lebih baik. “Saya mendorong untuk kegiatan 2018 agar lelang di bulan ini segera. Utamanya yang fisik. Agar bisa cepat dikerjakan. Sehingga tidak ada pandangan duitnya ngendon lama di daerah,” katanya. (amh/ric)