Jerat Hukum Pengelola Parkir

870

Ibu Dini S Purwono yang saya hormati, di setiap area parkir mal atau tempat umum biasa tertulis “Kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir.” Sebenarnya jika sepeda motor kita hilang di tempat parkir yang ada karcisnya, apakah pemilik parkir tersebut bisa dipidana atau diperdatakan? Apa dasar hukumnya? Terima kasih atas penjelasannya.

Suratal
Semarang Barat, 081234030xxx

JAWABAN:
RADARSEMARANG.COM – Bapak Suratal yang saya hormati. Berdasarkan Putusan MA No. 3416/Pdt/1985, tempat parkir adalah merupakan perjanjian penitipan barang. Berdasarkan Pasal 1694 KUHPer, pengertian penitipan adalah sebagai berikut: “Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”

Kemudian, berdasarkan Pasal 1706 KUHper, kewajiban penitipan adalah menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan dalam keadaan semula seperti pada saat dititipkan. Dengan demikian jelas bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas motor dan segala benda yang melekat pada motor yang dititipkan kepada pengelola parkir berdasarkan karcis parkir yang dikeluarkan oleh pengelola parkir.

Lebih lanjut, Pasal 1719 KUHPer mengatur sebagai berikut: “Si penerima titipan tidak diperbolehkan mengembalikan barang titipan selain kepada orang yang menitipkan kepadanya, atau kepada orang yang atas namanya penitipan itu telah dilakukan atau yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya.” Dengan demikian pengelola parkir wajib mengembalikan motor yang dititipkan kepadanya hanya kepada penitip atau orang lain yang dikuasakan atau ditunjuk oleh si penitip untuk mengambil kembali motor yang dititipkan.

Dalam hal ini karcis parkir (atau karcis penitipan) dapat dianggap sebagai dasar otoritas/kuasa untuk seseorang mengambil suatu barang dalam penitipan. Oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati dalam menyimpan karcis parkir atau karcis penitipan barang. Dalam hal terjadi kehilangan kita harus segera melapor kepada pengelola parkir atau penitipan untuk menghindari pihak yang tidak berwenang mengambil barang titipan kita dengan menggunakan karcis kita yang hilang.

Pengelola parkir dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh pihak yang dirugikan atas dasar terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penitipan barang antara pengelola parkir dengan pemilik motor. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPer, pengelola parkir wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga kepada pemilik motor. Dalam hal kehilangan barang yang dititipkan diakibatkan karena tindakan penggelapan yang dilakukan oleh pengelola parkir, maka pengelola parkir dapat juga dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900 (catatan: jumlah ini dapat ditentukan lain oleh Hakim setelah disesuaikan dengan nilai mata uang pada saat ini).

Mengenai klausula “Kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir”, ini dapat dianggap sebagai suatu klausula baku yang digunakan oleh pengelola parkir untuk melepaskan tanggung jawabnya secara hukum. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku semacam itu dilarang untuk dicantumkan. Dalam hal klausula baku tersebut tetap dicantumkan, maka klausula tersebut dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak berlaku. Dalam istilah hukumnya biasa disebut “batal demi hukum”. Posisi ini juga dikuatkan dengan putusan-putusan pengadilan yang seringkali memenangkan pihak yang dirugikan dengan adanya klausula baku tersebut di tempat parkir.

Perlu diperhatikan, meskipun klausula baku tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pengelola parkir atas hilangya motor, namun pemilik/penitip motor tetap memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan pencegahan dengan mengunci motor dan menyimpan karcis parkir dengan baik, karena kerugian yang terjadi akibat kelalaian pemilik/penitip motor tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pengelola parkir. Dengan kata lain, pengelola parkir tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila kerugian/kehilangan motor tersebut bukan karena kelalaian/wanprestasi di pihaknya.    Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. (*)


Pertanyaan seputar permasalahan hukum, khususnya hukum perdagangan, sekuritas, kapital market, merger dan akuisisi, general corporate, komersial, dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke email editor@radarsemarang.com atau SMS / 081 228 87287