KOORDINASI: Rakor pengawasan Panwaskab dengan stakeholder TNI/Polri kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KOORDINASI: Rakor pengawasan Panwaskab dengan stakeholder TNI/Polri kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Persoalan serius dalam setiap penyelenggaraan pemilu kerap menjadi bumerang. Sebab, banyak indikasi pelanggaran pemilu yang justru sanksinya tidak tercover dalam undang undang. Demikian mengemuka dalam rakor stakeholder terkait pileg dan pilpres 2019 yang digelar Panwaskab Demak di Hotel Amantis, kemarin.

Ketua Panwaskab Demak, Khoirul Saleh mengatakan, berdasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya, meskipun ada larangan namun tidak disertai sanksi tegas. Kondisi demikian, membuat panwas sulit bertindak dan takut dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Oleh karena itu, kawan kawan panwas tidak boleh takut mengawasi. Sebab, penyelenggara itu dilindungi UU,” katanya.

Kasatreskrim Polres Demak, AKP Tri Agung mengungkapkan, dalam pemilu lembaga pengawas memang harus mengenali karakteristik masyarakat Demak. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan efektif. “Memang bila terjadi money politics, sulit menindak dan rasanya hanya bisa melakukan pencegahan saja. Ini sebenarnya semacam kelemahan yang ada,” ujarnya.

Padahal, dalam sebuah pemilihan, termasuk pilkades kerap ada pelanggaran namun sulit menindak karena tidak diatur hukuman pidananya. Selain itu, tim sukses calon juga pintar memanfaatkan celah atau dasar hukum yang ada. “Dalam hal ini, perlu ada upaya preventif dengan mengedepankan kearifan lokal. Ini mesti kita bahas bersama disentra Gakumdu,” katanya.

Dalam pilkades di Demak misalnya, ada calon kades yang memberikan iming iming doorprize kepada calon pemilih untuk meraup suara. Setelah menang, doorprize diundi. “Jadi, saya kira memang banyak yang tidak diatur dalam UU pemilu,” katanya. (hib/bas)