Ambivalen Euthanasia Dilarang, Hukum Mati

443
DISKUSI HUKUM : Theodorus Yosep Parera saat memaparkan materi acara Forum Diskusi Hukum’ di ruang Direksi RSUP dr Kariadi Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DISKUSI HUKUM : Theodorus Yosep Parera saat memaparkan materi acara Forum Diskusi Hukum’ di ruang Direksi RSUP dr Kariadi Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Nominator hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Dr Bernard L. Tanya menilai pemerintah terkesan mendua dalam memberikan kebijakan sehingga menjadi ambivalensi, kebijakan tersebut terkait Euthanasia atau kematian yang baik melalui tenaga medis, dibandingkan dengan hukuman mati, yang sedang gencar dilakukan Jaksa Agung (JA) beberapa waktu lalu.

Hal itu, disampaikan Bernard saat didaulat menjadi narasumber dalam acara ‘Forum Diskusi Hukum’ dengan topik bahasan “Legal aspek dan etika medis euthanasia, yang diselenggarakan di ruang Direksi RSUP dr Kariadi Semarang bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Untag Semarang, Selasa (19/12).

“Di Indonesia, euthanasia dilarang, tapi hukuman mati diperbolehkan, justru permasalahan ini ada ambivalensi dan terkesan aneh. Ada larangan nyawa nggak boleh dicabut, tapi hukuman mati diperbolehkan, mestinya juga dilarang,” kata para hukum pidana Universitas Cedana Kupang ini, dihadapan para peserta yang mayoritas dokter, perawat dan advokat ini.

Menurut Bernard kedua masalah tersebut sama-sama urgen dan mendesak. Tindakan euthanasia, seharusnya juga bisa diberikan terpenting untuk keadaan sangat darurat dan tidak ada harapan untuk hidup, atau kalau dibiarkan menimbulkan pengeluaran dan anggaran yang banyak.

Selain itu, bagi pasien yang sudah tak memiliki harapan hidup, pederitaan semakin lama, kemudian hanya bisa bertahan dengan dibantu alat medis, belum lagi kalau dilepas akan meninggal.

“Kalaupun dilarang mestinya harus konsisten, kalau hukuman mati boleh maka euthanasia juga harus boleh, namun tetap dengan catatan-catatan tersebut,”jelasnya.

Narasumber lain dalam acara tersebut, adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Untag Semarang; Theodorus Yosep Parera dan Dosen Untag Semarang; Dr Anggraeni Endah Kusumaningrum.

Terkait tindakan euthanasia, kata Yosep, permasalahan tersebut di Indonesia jelas dilarang semua agama. Aturannya jelas tertuang dalam UUD tahun 1945, yang tertera pada Pasal 28 huruf A. Kemudian diturunkan dalam KUHP Pasal 344.

“Jadi secara hukum tertulis maupun moral yang diatur dalam Pancasila, tindakan euthanasia jelas dilarang dan tidak diperbolehkan,”kata Ketua Peradi Semarang ini.

Namun demikian, lanjut Yosep, dalam situasi tertentu dimana moralitas paling tinggi justru tindakan euthanasia bisa dilakukan. (jks/zal)