KENDAL – Tes seleksi perangkat Desa menuai banyak protes dari peserta maupun Desa penyelenggara tes. Pasalnya, tes digelar oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidik (LPMP) disinyalir banyak kendala teknis yang mengakibatkan kerugian pada peserta.

Demikian disampaikan Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Kendal, Bambang Utoro. Ia mengatakan jika sampai Senin (18/12) kemarin, banyak laporan dan aduan masuk yang disampaikan melalui perwakilan Desa kepada dirinya.

“Banyak sekali, jumlahnya bisa ratusan Desa yang melakukan protes. Sebab hampir setiap kecamatan ada Desa yang mengajukan aduan dan protes. Makanya kami sedang rapatkan bersama pemerintah daerah untuk nantinya dilakukan tes ulang atau lainnya,” kata Bambang.

Beberapa protes yang masuk ke Paguyuban Kepala Desa diantaranya perihal teknis pelaksanaan tes yang tidak dilakukan secara serenak, melainkan bertahap sebanyak tiga shift. Selain itu hasil nilai yang tidak lansung keluar. Bahkan ada beberapa nilai tidak ada yang keluar, sehingga banyak peserta yang mengajukan protes ke panitia.

Padahal untuk menggelar tes tersebut, setiap desa sudah membayar kepada LPMP sebesar Rp 200 ribu untuk setiap peserta. Dengan jumlah peserta sebanyak 4.000 orang lebih, LPMP minimal sudah menerima Rp 800 juta.

“Sedianya dengan dana sebesar itu, tes bisa dilakukan serentak entah mau tes dilaksanakan di luar kendal yang memang memiliki kapasitas komputer dan jaringan internet yang memadai. Sehingga tidak ada peserta yang merasa dirugikan,” tandasnya.

Selain itu, ada pula keluhan nilai yang tertukar alias tidak sesuai dengan nilai hasil laporan dengan hasil tes usai melakukan tes. “Sehingga peserta yang tadinya nilainya tinggi, tapi hasilnya rendah mengajukan protes ke desa,” tandasnya.

Ada pula temuan dugaan kecurangan dimana ada peserta yang izin meninggalkan ruangan tes. tapi mendapatkan hasil tes dengan nilai tertinggi. Selain itu sedianya tes dilakukan secara online, namun ada peserta yang mengerjakan secara offline alias manual.

Terhadap laporan tersebut, Bambang mengaku sudah melaporkannya ke Bupati Kendal. Pihaknya berharap Desa bisa difasilitasi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. “Apakah solusinya dilakukan tes ulang atau gimana, nanti akan diselesaikan secara bersama,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kendal, Solihin mengaku akan menyelidikinya apakah memang benar aduan ini. Jika memang benar ada kecurangan, maka hasil dan tes yang sudah dilaksanakan bisa dibatalkan. “Besar kemungkinan akan lakukan tes ulang, dengan pihak ketiga yang berbeda,” tambahnya.

Sementara, Bupati Kendal Mirna Annisa mengaku sangat prihatin. Ia mengatakan hal sama jika banyak aduan yang masuk ke dirinya sejak selesainya tes usai digelar.  “Kami prihatin, tapi keputusannya tetap ada pada desa selaku penyelenggara. Kami pemerintah daerah hanya memfasilitasi saja,” tuturnya.

Sebagai Bupati pihaknya akan menunggu laporan dari desa selaku penyelenggara dan panitia berdasar audit inspektorat. Sebab kegiatan ini menggunakan anggaran negara. “Kalau ada kecurangan itu sama saja saya melukai hati masyarakat. Karena komitmen awal adalah transparan untuk perubahan,” tambahnya. (bud/bas)