SEMARANG – Persoalan semakin menipisnya cadangan air tanah harus disikapi secara serius. Sebab, jika tidak ketersediaan air akan terus berkurang dan berdampak pada penurunan muka air tanah serta merusak lingkungan.

Ketua Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM, Heru Hendrayana mengatakan, banyak persoalan dalam pengelolaan air tanah. Seperti konflik penggunakaan sumber air, perkembangan jumlah pendudukan dan industri, sampai kurangnya sinkronisasi penataan ruang. “Dan sekarang banyak pengambilan air tanah yang tidak terkendalali serta sumur ilegal. Jika ini dibiarkan akan mengancam cadangan air tanah,” katanya dalam Uji Publik Raperda Pengelolaan Air Tanah di Jateng.

Ia menambahkan, Raperda Pengelolaan Air Tanah di Jateng menjadi sangat penting sebagai payung hukum. Sebab harusnya ada aturan tegas agar air tanah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. “Selain itu harus diimbangi dengan pelaksanaan kegiatan konservasi, pengendalian, pengelolaan daerah terhadap perlindungan air tanah. Jadi prioritas kebutuhan untuk masyarakat,” tambahnya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng, Ida Nur Sa’adah mengatakan, persoalan air tanah harus menjadi perhatian bersama. Karena di Jateng banyak daerah yang masuk zona merah pemanfaatan air tanah. Misalnya di Demak, Kota Semarang dan Kabupaten Kudus. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali menyebabkan penurunan tanah cukup signifikan. Setidaknya setiap tahun terjadi penurunan sekitar 23-25 cm di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. “Akibatnya, di tiga kecamatan tersebut, setiap harinya terjadi rob setinggi 60 cm,” tambahnya.

Ia berharap, dengan raperda tersebut, nantinya bisa mengatur daerah dengan zona merah sehingga dilakukan moratorium atau penghentian pengambilan air tanah. Selain itu harapannya penurunan tanah akan terkendali dan sedimentasi akan bisa pulih dengan sendirinya. (fth/ric)