TUNTUT KEADILAN: Ratusan driver online saat menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Jateng, kemarin. (kanan) Driver online di depan kantor GoJek Jalan Siliwangi, Kalibanteng yang tertutup rapat. (FOTO-FOTO: NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TUNTUT KEADILAN: Ratusan driver online saat menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Jateng, kemarin. (kanan) Driver online di depan kantor GoJek Jalan Siliwangi, Kalibanteng yang tertutup rapat. (FOTO-FOTO: NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG- Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Driver Online (ADO) menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Senin (18/12). Mereka menuntut agar pemerintah memberikan perlindungan kepada para driver online atas manajemen penyedia aplikasi yang selama ini dinilai bertindak semena-mena.

Dalam orasinya, mereka menganggap ada fraud yang terjadi di internal manajemen penyedia aplikasi transportasi online. Pihak manajemen bisa melakukan putus mitra (PM) atau memecat driver tanpa ada alasan yang kuat. Driver pun tidak diberi kesempatan untuk membela diri atas putus mitra tersebut.

Rencananya, setelah melakukan aksi di depan kantor gubernur, mereka akan melakukan konvoi ke kantor Dinas Perhubungan (Dishbub) Kota Semarang. Tapi, konvoi itu dibatalkan karena pihak Dishub Kota Semarang mau menemui massa di kantor Gubernur Jateng.

Dalam audiensi bersama Dishub Kota Semarang, perwakilan dari Dishub Jateng, Satlantas Kota Semarang, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Semarang itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ADO Jateng, Alam Adi Wibowo membeberkan segala keluhannya.

“Kami mendesak agar presiden menginstruksikan Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan MoU. Juga DPR RI untuk membuat undang-undang yang mengatur driver online secara adil,” tuturnya.

Dia menceritakan, kebijakan pihak manajemen penyedia aplikasi online yang dianggap sangat merugikan mitra atau driver. Yakni, memberikan sanksi sepihak tanpa ada pembelaan.

“Misalnya, kalau kita mendapat rating bintang satu dari customer sebanyak tiga kali dalam sebulan, bisa dikenai sanksi putus mitra. Padahal, kami sudah memberikan yang terbaik kepada customer. Tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Tapi, pihak manajemen tidak mau tahu. Hanya merespon dari satu pihak saja, yakni customer. Tidak ada investigasi untuk memastikan bahwa performa kami layak diberi bintang satu,” paparnya.

Jika sudah kena putus mitra, driver akan kembali menjadi pengangguran. Parahnya, ada driver yang nekat kredit mobil untuk bisa bekerja sebagai driver online. Ketika putus mitra, mereka terpaksa berurusan dengan debt collector.

“Contohnya tetangga saya. Ambil kredit mobil bulan Juli. Agutus mulai kerja sebagai driver online. Eh, September kemarin, kena putus mitra karena dirating bintang satu oleh customer. Tanpa ada kroscek, dia langsung dipecat. Alasan manajemen, karena sistemnya memang begitu,” jelasnya.

Kepala Dishub Kota Semarang, Muhammad Khadik, menjelaskan, jika urusannya dengan pihak masing-masing manajemen penyedia aplikasi kendaraan online, lebih baik berkonsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Sebab, Dishub tidak bisa menangani urusan yang berkaitan dengan kontrak pekerja.

“Lebih baik berkomunikasi dengan Disnaker. Disurati dulu. Biasanya, akan difasilitasi. Ditemukan dengan pihak manajemen untuk mencari win win solution. Kalau kami, urusannya dengan kuota. Kalau tanya soal kuota, sementara ini sedang dibahas. Itu pun tanggung jawabnya Dishub Jateng. Dishub Kota Semarang sebatas mengusulkan saja,” terangnya.

Meski begitu, Khadik mengingatkan, saat mendaftar dahulu, para driver pasti sudah diberi syarat dan ketentuan kontrak. Jika di dalam surat itu memang sudah diberi keterangan mengenai sistem putus mitra akibat dapat bintang satu, berarti memang sudah disepakati.

“Apakah kalian (driver online) sudah membaca semua syarat dan ketentuan kontrak yang kemudian ditandatangani? Kalau di situ memang sudah ada aturan seperti itu dan ditandatangani, berarti kan memang sanggup dengan konsekuensinya,” tegasnya. (amh/aro)