MAGELANG – Sebanyak 14 Peraturan Daerah (Perda) telah berhasil diundangkan oleh DPRD Kota Magelang dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2017. Hingga kini, DPRD Kota Magelang masih mengebut menyelesaikan 7 Raperda lainnya.

Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno mengatakan, dalam Propemperda tahun 2017 pihaknya memasukan sebanyak 21 Raperda yang menjadi rencana kerja DPRD. Enam Raperda di antaranya adalah Pembahasan Prioritas I yang merupakan sisa Propemperda tahun 2016 lalu.

“Tiga Raperda sudah selesai, termasuk Raperda inisiatif dari DPRD yaitu Raperda Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan. Sedang tiga lainnya belum (selesai) karena menyangkut Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kota Magelang yang masih terus dikaji, tapi dipastikan hampir selesai. Kemungkinan Raperda tersebut bisa diundangkan di tahun 2018 mendatang,” beber Budi.

Sedangkan 12 Raperda lain dalam Propemperda Tahun 2017 yang secara umum sudah dikaji oleh Bapemperda, 8 Raperda telah selesai sementara 4 lainnya masih tahap penyelesaian dan menunggu daftar tunggu register dari pemprov maupun kementerian pusat. Perda yang sudah diundangkan adalah Perubahan Kedua Atas Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Perubahan Atas Peraturan Perda Kota Magelang Nomor 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031, Sistem Inovasi Daerah, Penanggulangan HIV/AIDS, Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank Jateng, dan Penyelenggaraan Perijinan.

Sedangkan untuk 4 Raperda lainnya yang belum selesai adalah Sistem Kesehatan Kota Magelang, Rencana Pembangunan Indrustri Kota Magelang, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata dan Penyelenggaraan Reklame. “Meski demikian, kami optimistis sudah selesai tahun ini karena sampai sekarang masih proses mengantre register di Pemprov dan ada yang ke kementerian. Mungkin bisa diundangkan tahun 2018 mendatang,” jelasnya. (cr3/ton)