GRAFIS: TIO/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS: TIO/JAWA POS RADAR SEMARANG

SEMARANG-Sepanjang 5 tahun terakhir, terjadi 2.116 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korbannya 4.151 orang. Namun korban yang mengalami kekerasan seksual, sebanyak 2.222 perempuan.

Sedangkan selama tahun 2017, terdapat 352 kasus kekerasan, sebanyak 704 perempuan di antaranya menjadi korban kekerasan. Dan 555 perempuan atau 70,84 persen mengalami kekerasan seksual.

Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Informasi dan Dokumentasi Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Jateng, Witi Muntari, dalam konsolidasi ulama perempuan bersama Fatayat Nahdatul Ulama (NU) Jateng, Minggu (17/12) kemarin.

Karena itu, pihaknya mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Sekarang semakin miris dan tragis beragam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku. Mulai melakukan perbudakan seksual, pelaku kelompok (rabe), dan pelakunya orang-orang terdekat korban seperti, ayah kandung, ayah tiri, paman, tetangga, guru dan lain sebagainya,” kata Witi Muntari.

Witi menilai kekerasan seksual memang sudah darurat dan membutuhkan penanganan khusus. Apalagi, banyak hambatan yang dihadapi oleh perempuan korban kekerasan seksual. Mulai tidak diakuinya kesaksian korban pada saat perempuan korban berani melaporkan kasusnya. Bahkan, tidak semua biaya pemulihan medis ditanggung oleh negara. Selain itu, pelayanan kusus untuk korban kekerasan seksual yang tidak tersedia di Rumah Sakit (RS).

“Tragisnya lagi, rendahnya putusan pengadilan untuk kasus-kasus kekerasan seksual anak. Sedangkan kalau usia dewasa, tidak dapat diproses hukum. Diperparah lagi, kuatnya stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual baik di masyarakat maupun oleh tenaga-tenaga pemberi layanan,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam berbagai situasi, korban kekerasan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Tidak hanya saat proses pemulihan, tapi bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kekerasan seksual dan proses-proses penanganan yang adil bagi korban kekerasan seksual.

“Kami melihat, tidak adanya peraturan secara kusus yang melindungi perempuan korban kekerasan seksual. Untuk itu, kami minta segera dihadirkan sebuah undang-undang yang melindungi perempuan korban kekerasan seksual,” tandasnya.

Ia mengatakan, saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk dalam Prolegnas DPR RI dan sudah dibahas oleh tim panja (panitia kerja). Karena itu, proses advokasi harus terus dilakukan guna disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sesuai dengan hak-hak korban.

“Kami mendukung perempuan korban kekerasan seksual dan segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, serta strategi yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan seksual,” sebutkan.

Sebelumnya, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jateng, Tazkiyatul Mutmainnah mengajak ibu-ibu Fatayat untuk menjaga anak-anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Pasalnya, kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak semakin menggila akibat pengaruh globalisasi dan kecanggihan IT.

Diakuinya, Fatayat NU telah melakukan langkah konkret melalui pendampingan terhadap korban hingga ke ranah hukum. Fatayat juga telah memiliki Lembaga Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A). “Kami sudah memiliki sedikitnya 60 konselor yang telah mendapatkan pelatihan di 35 kabupaten/kota se-Jateng,” sebutnya. (jks/ida)