SEMARANG – Direktur utama (Dirut) CV Sumber Alam Sakti, Theng Hong Sioe alias Soso dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa Kejati Jateng, dalam sidang Pengadilan Negeri (PN) Semarang, kemarin.

Dalam tuntutannya JPU menyatakan, Soso dinilai telah terbukti bersalah melakukan pengemplangan pajak perusahaan ekspor kopi sejak 2007-2009 senilai Rp 2,4 miliar. Tuntutan tersebut dibacakan oleh JPU Endeono Wahyudi di hadapan majelis hakim yang dipimpin M Sutarwadi.

“Kami menuntut terdakwa Theng Hong Sioe alias Soso dengan pidana selama tiga tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalaninya,” kata JPU Endeono usai sidang, Jumat (15/12).

JPU menganggap, perbuatan Soso telah terbukti melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf b,c,f, Pasal 39 ayat 1 huruf c,d,g dan Pasal 39 ayat 1 huruf C,D dan g undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Kami juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 4,9 miliar. Dengan ketentuan, apabila dalam waktu sebulan tidak dibayarkan, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk melunasi tanggungan pajak yang tidak dibayarkan,” sebutnya.

Atas tuntutan itu, Soso melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan. Pihaknya akan mengajukan nota pembelaan (pledoi).

“Kami minta waktu seminggu untuk menyusun nota pembelaan atas tuntutan jaksa,” kata Soso melalui kuasa hukumnya singkat.

Perlu diketahui, Soso didakwa merugikan keuangan negara dari sektor pajak sebesar Rp 2,4 miliar. Sebab, Soso tidak membayarkan pajak kepada negara sejak 2007 hingga 2009 dari perusahaan yang bergerak di sektor ekspor tersebut.

Terdakwa merupakan direktur utama CV Sumber Alam Sakti yang kantornya berada di kawasan Industri Terboyo Semarang. Perusahan yang bergerak di bidang ekspor kopi tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pengusaha kena pajak sejak 2001.

Namun sejak 2007 hingga 2009, terdakwa tidak melaporkan SPT tahunan PPH badan ke kantor pajak Semarang. Selain itu, terdakwa sebagai pimpinan juga tidak melaporkan terkait PPN kepada pemerintah.

Selain tidak melaporkan SPT tahunan untuk PPH badan dan PPN, terdakwa juga tidak melaporkan penghasilan dari usaha ekspor tersebut. Terdakwa juga diketahui tidak melaporkan adanya penghapusan hutang dari bank sebesar Rp 10 miliar yang menjadi acuan penetapan pembayaran pajak kepada perusahaan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan SPT tahunan PPH badan, PPN serta penghasilan perusahaan sejak 2007-2009, maka negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,4 miliar. (jks/zal)