RAPERDA : Sidang paripurna DPRD Kabupaten Semarang dalam agenda pengesahan Raperda Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan, Kamis (14/12) kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RAPERDA : Sidang paripurna DPRD Kabupaten Semarang dalam agenda pengesahan Raperda Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan, Kamis (14/12) kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN–Debat yang sengit mewarnai sidang paripurna DPRD Kabupaten Semarang dengan agenda pengesahan Raperda Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan, Kamis (14/12) kemarin. Perdebatan dimulai saat jajak pendapat dari masing-masing anggota DPRD Kabupaten Semarang. Beberapa interupsi dari para anggota dewan pun bermunculan. Interupsi pertama dilontarkan oleh anggota DPRD Fraksi PKB, Badarudin.

Menurut Badarudin, Raperda yang memberikan pengecualian kepada dua wilayah yaitu Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur terkait pembangunan swalayan dan departemen store, menurutnya tidak memperhatikan perekonomian masyarakat kecil.

“Jarak antara pasar rakyat minimal 1 kilometer. Di Ungaran Barat dan Timur kenapa ada pengecualian. Saya bukannya tidak setuju adanya pusat pembelanjaan (departemen store),” ujar Badarudin.

Menurutnya, pengecualian tersebut harus melalui kajian ilmiah yang mendalam. “Persoalnya kenapa ada istilah pengecualian boleh kurang 1 kilometer di dua kecamatan itu. Artinya ketika pengecualian ditempat lain juga harus seperti itu, dan itu akan menggerus apa janji kita untuk melindungi dan memberdayakan pedagang kecil,” lanjutnya.

Ia berpendapat dalam hal ini, lanjutnya, lebih tepat jika diberlakukan hanya untuk pembangunan toko swalayan jejaring. Menurutnya, jarak antar toko swalayan berjejaring dengan pasar tradisional idealnya memang minimal 1 kilometer.

Namun hal itu juga haruslah berlaku di semua tempat, tidak untuk pengecualian. Dimana di Kecamatan Ungaran Barat dan Timur pendirian toko berjejaring maupun departemen store diperbolehkan kurang dari 1 kilometer dari pasar tradisional.