UNGARAN–Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Semarang berani menindak setiap pelanggaran yang terjadi dalam Pilgub Jateng 2018 mendatang.

Hal itu dikatakan Kajari Ambarawa, Raharjo Budi Kisnanto saat memberikan materi penguatan kapasitas jajaran Panwascam se-Kabupaten Semarang dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengawasan Tahap 2 yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kabupaten Semarang di Kecamatan Bandungan, Kamis (14/12) kemarin.

“Jika ada pelanggaran maka panwas harus berani menindak. Jangan hanya menunggu ada laporan dari masyarakat, tapi harus bisa mendapatkan temuan. Semakin banyak temuan menunjukkan Panwas benar-benar bekerja dalam hal penindakan,” kata Raharjo.

Seperti diketahui, Pilgub Jateng akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pada kesempatan itu, Raharjo menjelaskan berbagai hal. Di antaranya wewenang penyidikan dan penuntutan, sistem peradilan pidana pemilihan, bentuk-bentuk pidana Pilgub, penanganan laporan pelanggaran pemilihan, penyelesaian tindak pidana pemilu.

Selain itu, ia menerangkan tentang fungsi dan tanggung jawab sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pilgub 2018. “Kejaksaan siap membantu dan berkomunikasi dengan Panwaslu termasuk dengan jajaran Panwascam,” katanya.

Khusus mengenai bentuk-bentuk pidana pemilihan, Raharjo menggarisbawahi mengenai praktik money politic yang saat ini masih terjadi di tengah masyarakat. Ia memperingatkan kepada para Calon dan atau tim Kampanye agar sekali-kali tidak menjanjikan atau memberikan materi untuk mempengaruhi Pemilih.

Sebab jika hal itu terbukti, maka calon yang bersangkutan akan dikenai sanksi yang berat. “Sanksinya adalah pembatalan sebagai calon oleh KPU dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Selain penanganan tindak pidana pemilu, pada bidang perdata dan tata usaha negara (datun), Kejaksaan menangani perkara mewakili pemerintah atau KPU untuk perselisihan hasil pemilu yang biasanya terjadi antara KPU dengan Peserta Pemilu.

Pihaknya berharap, penegakan hukum pelanggaran pidana pemilu yang adil, transparan dan menjamin kepastian hukum adalah terciptanya iklim kondusif yang akan membawa bangsa dan negara memiliki pemimpin yang amanah dan sanggup membuat masyarakat makmur dan sejahtera.

Sementara itu Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto menjelaskan, kegiatan Rakornis pengawasan Tahap 2 ini diselenggarakan selama 2 hari, Rabu-Kamis (13-14/12).

“Pesertanya adalah jajaran Panwascam se-Kabupaten Semarang, yang terdiri atas anggota divisi penindakan pelanggaran, anggota divisi organisasi dan SDM serta satu orang staf teknis Panwascam,” katanya. (ewb/ida)