ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG
ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG

Nama kegiatan pembangunan tersebut pengembangan sarana prasarana yang didanai melalui dana tugas bantuan APBN tahun anggaran 2017. Sedangkan nama paketnya adalah jasa konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat Simongan Kota Semarang. Konsultan pengawas tercatat PT Dieng Agung.

“Kami merekomendasikan agar kontraktor di-blacklist. Jangan sampai ada kontraktor yang kinerjanya tidak bagus dimenangkan lelang lagi. Mereka terkesan berani menawar lelang dengan harga murah, tapi pekerjaannya tidak beres,” katanya.

Realisasi pembanguan kurang lebih baru mencapai 50 persen. Tembok baru terpasang sebagian, dan baru berdiri kerangka baja ringan. Anehnya, meski waktu kontrak tinggal hitungan hari, para pekerjanya juga terkesan ‘nyantai’.

“Bahkan sehari ini saja sedikitnya lima lokasi proyek yang kami cek progresnya baru mencapai 50 persen. Termasuk pembangunan proyek Gedung Parkir Balai Kota dan pembangunan Taman Balai Kota,” keluhnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, mengatakan, pembangunan gedung parkir dan taman balai kota tersebut progresnya juga masih jauh dari target. “Ini terancam mangkrak dan terbengkalai tidak dapat langsung digunakan,” katanya.

Menurut dia, melihat progres saat ini, tidak mungkin proyek tersebut bisa diselesaikan hingga akhir Desember mendatang. “Ini harus menjadi perhatian pemkot untuk lebih teliti dalam penentuan pemenang lelang proyek,” kata dia.

Kabid Tata Ruang Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Beta Marhendiyanto, mengatakan, batas waktu kontrak pembangunan gedung parkir tahap pertama pada 25 Desember. “Anggaran sesuai kontrak lelang Rp 8,9 miliar dengan nilai pagu Rp 10 miliar. Nantinya gedung parkir ini untuk kendaraan motor saja, kapasitas sekitar  800 kendaraan,” ujarnya.

Kabid Binamarga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Saelan, mengaku, sudah memberi peringatan kepada kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan percepatan.

“Pembangunan Jalan WR Supratman batas waktu kontrak tanggal 12 Desember lalu, ternyata tidak bisa diselesaikan. Saat ini dilakukan perpanjangan dengan diberlakukan denda 1 persen dari nilai kontrak (Rp 8,5 miliar) per mil per hari. Batas akhir 25 Desember mendatang harus sudah selesai,” katanya.

Jika tidak selesai, lanjut Saelan, anggaran hanya bisa dicairkan sesuai dengan persentase pekerjaan. “Sesuai rencana, pembangunan jalan ini menggunakan aspal. Jika tidak selesai, maka sisa anggaran menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Kontraktor pelaksananya sudah kami peringatkan,” katanya. (amu/aro)