Asep Terima Rp 100 Juta, Heru Siswanto Rp 60 Juta

403

SEMARANG- Uang fee mencapai Rp 60 juta hingga Rp 110 juta diduga diterima tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea tablet dalam 3 triwulan, yakni triwulan IV 2010, I 2011 dan IV 2011 di Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Unit I Jawa Tengah. Hal itu terungkap dalam agenda dakwaan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (14/12).

Ketiga terdakwa adalah mantan Kepala Perum Perhutani Unit I Jateng Heru Siswanto, Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Unit 1 Jateng Bambang Wuryanto, dan mantan Direktur Utama PT Berdikari Asep Sudrajat Sanusi. Dalam dakwaan KPK, ketiganya disidang secara terpisah dan dianggap menerima fee atas proyek itu dengan nominal beragam.

“Ketiganya kami dakwa menerima fee. Untuk Heru mendapat fee dari Siti Marwah Rp 60 juta. Asep dapat fee Rp 110 juta, sedangkan Bambang dapat fee Rp 65 juta,” beber salah satu Penuntut Umum KPK, Mohammad Nur Azis, usai sidang, kemarin.

Dalam dakwaannya, ketiganya dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Usai mendengar dakwaan tersebut, baik terdakwa maupun kuasa hukum tidak mengajukan eksepsi. Majelis hakim yang dipimpin M Sainal menunda sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi pekan depan.

Dalam kasus itu juga menjerat mantan Direktur Utama PT Berdikari Persero, Librato El Arif, dan mantan Kepala Perum Perhutani Unit I Jateng, Teguh Hadi Siswanto. Dengan demikian, masing-masing dua pimpinan di periode berbeda yang ada di dua instansi, yakni Perhutani dan Berdikari terjerat secara bersamaan, hanya saja sidangnya digelar terpisah.

Secara keseluruhan atas kasus itu, lanjut Mohammad, negara dirugikan mencapai Rp 12 miliar lebih, yang diduga mengalir ke pihak individu dan korporasi.

Seperti diketahui, kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi pengadaan pupuk di PT Berdikari Persero. Sejumlah terpidana yang telah divonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, yakni Komisaris CV Timur Alam Raya, Sri Astuti, dan Direktur Utama CV Jaya Mekanotama, Aris Hadiyanto.

Mantan Direktur Keuangan PT Berdikari Siti Marwah divonis 4 tahun penjara dan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Siti terbukti menerima fee sebesar Rp 2,2 miliar terkait kesepakatan jual-beli pupuk urea dari sejumlah perusahaan rekanan PT Berdikari. (jks/aro)

Silakan beri komentar.