KONFERENSI PERS: Ketua DPC PKB Muhammad Makmun saat melaunching posko Pengaduan Pelanggaran Seleksi Perangkat Desa di Kantor DPC PKB Kendal, Selasa (12/12) kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KONFERENSI PERS: Ketua DPC PKB Muhammad Makmun saat melaunching posko Pengaduan Pelanggaran Seleksi Perangkat Desa di Kantor DPC PKB Kendal, Selasa (12/12) kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kendal membentuk Posko Pengaduan Pelanggaran Seleksi Perangkat Desa. Hal itu dilakukan untuk menyikapi berbagai isu yang muncul, yakni adanya dugaan kecurangan dalam seleksi perangkat desa.

Posko ini terbuka bagi seluruh warga Kendal. Dibuka sejak dilaunching, Selasa (12/12) hingga H+7 sejak selesainya proses seleksi bagi 249 desa di Kendal.  “Posko ini sebagai antisipasi adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan. Sehingga menurut kami perlu dibentuk Posko ini,” kata Ketua DPC PKB Kendal, Muhammad Makmun.

Diakuinya, dari DPC PKB sangat mendukung dan menyambut baik seleksi perangkat desa yang dilakukan berdasarkan Perbup nomor 51 tentang peraturan dan pelaksaan Perda No 2 tahun 2017 tentang tatacara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. “Semua sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada,” tuturnya.

Selain itu, seleksi ini dilakukan dengan menggunakan sistem Computer Assesment Test (CAT). Dimana 70 persen adalah test kemampuan akademik dan 30 persen test kemampuan bidang. Selain itu nilai juga diumumkan secara terbuka, dimana nilai tertinggi adalah yang terpilih. “Dengan proses seleksi ini, sangat minim celah untuk dilakukan kecurangan,” tandasnya.

Namun menurut Makmun, di masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa seleksi perangkat desa bisa dengan sistem titip, membayar atau suap dan sebagainya. “Posko ini bukan untuk mencari-cari celah kesalahan, hanya sebagai antisipasi atau tindakan prefentif agar masyarkat tidak terjerumus pada penipuan,” tuturnya.

DPC PKB berharap dari seleksi ini akan muncul perangkat desa yang profesional. Sebab, paska munculnya UU Desa, keuangan dikelola secara mandiri dengan nilai yang cukup tinggi. Mulai dari Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa. “Rata-rata di Kendal ini menerima RP 1,5 miliar per tahun,” tandasnya.

Sementara Bupati Kendal, Mirna Annisa mengatakan jika ada oknum yang melakukan kecurangan harus segera dilaporkan ke pihak berwajib. Termasuk jika ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dengan cara menerima dan meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. “Tidak ada kecurangan, jika ada oknum yang meminta uang mengatasnamakan saya, silahkan ditangkap dan bawa ke pihak berwajib. Atau laporkan saya, biar saya yang menyeret ke pihak yang berwajib,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Mirna siap memberikan hadiah kepada orang yang mampu menangkap oknum yang melakukan jual beli jabatan pada seleksi penerimaan perangkat desa. “Ini sebagai bentuk, bahwa tidak ada titip-titipan. Jadi penerimaan perangkat desa ini, bebas dari namanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” tandasnya.

Salah satu bukti tidak adanya titipan atau jual beli jabatan, lanjut Mirna, dalam seleksi penerimaan perangkat desa ini pihak pemkab menggandeng pihak ketiga. Yakni dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemprov Jateng dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jateng. “Jadi bukan kami yang menangani secara langsung,” tandasnya.

Selain itu, metode tes yang digunakan menggunakan metode CAT. Dimana nilainya bisa langsung dilihat oleh peserta, begitu selesai ujian. Sehingga celah untuk melakukan jual beli jabatan, menurutnya sangat tidak mungkin. Karena penerimaan didasarkan pada peringkat nilai tertinggi. “Jadi begitu selesai test, peserta bisa mencatat nilai hasil test dirinya maupun calon lainnya. Jadi tidak mungkin dilakukan jual beli jabatan. Jika ada yang menawari janji akan diterima dan lolos seleksi, itu berarti bohong,” jelasnya. (bud/ida)